- VIVA/Ahmad Farhan Faris
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui bahwa dalam pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai di Ibu Kota mengalami hambatan. Salah satunya karena masalah adanya mafia tanah.
Maka dari itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mendukung upaya yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas mafia tanah.
Ia sangat berterima kasih dan berharap ini bisa terus berjalan dengan cepat dan optimal. Karena memang di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah dan mafia-mafia tanah.
"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan lain sebagainya dan juga mafia-mafia tanah," kata Ahmad Riza Patria di kantornya Jakarta Pusat, Selasa, 9 Maret 2021.
Untuk itu, ia mendukung mudah-mudahan dengan kerja sama yang baik dengan Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian dan aparat lainnya, kita bisa memberantas mafia tanah.
"Dan memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik. Bisa juga membeli memanfaatkan lahan untuk kepentingan ruang terbuka hijau, pemakaman, hutan kota, taman, jalan termasuk tidak kalah penting program banjir, waduk dan normalisasi," katanya.
Hari ini, kata dia, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum, Basuki Hadimuljono dan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Rapat itu membahas konsentrasi penuh melakukan berbagai program termasuk pengendalian banjir.
"Kami juga sarankan kepada Pempus yang tidak kalah penting menghadang air di hulu kami berterima kasih ada dua waduk Insya Allah akhir tahun jadi yaitu di Ciawi dan di Sukamahi namun belum cukup itu baru memberi kontribusi mengurangi banjir di DKI 11 persen," katanya.
Seperti kejadian di Kali Krukut yang meluap karena curah hujan besar di Depok. Lanjut dia, mudahan-mudahan di Depok bisa dibikin waduk kemudian di Tangerang selain program normalisasi perlu ada program khusus yaitu menghadang di hulu.
"Ini sudah disampaikan oleh Pak Jokowi sejak awal ketika menjadi gubernur Pak Jokowi menyampaikan penyelesaian banjir tidak cukup atau tidak hanya melebarkan sungai tetapi yang lebih penting adalah mengendalikan menghadang di hulu," katanya.
"Pak Basuki sudah melaksanakan ini yaitu sudah membuat waduk akhir tahun. Namun demikian belum cukup dua waduk butuh dukungan dari Pemerintah Pusat untuk menambah waduk lagi. Apakah di Tangerang, Depok, Bekasi dan sebagainya gitu ya," kayanya.
