- Fajar Sodiq/VIVA.
VIVA – Ada 85 sekolah di DKI Jakarta, yang Rabu besok 7 April 2021, akan menggelar pembelajaran tatap muka. Salah satunya adalah SMKN 6 Jakarta. Pembelajaran tatap muka digelar di sejumlah sekolah mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 yang berada di Jalan Profesor Joko Sutomo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, juga terpilih menjadi percontohan dalam pembelajaran tatap muka di DKI.
Kepala Sekolah SMK 6, Aziza mengatakan menjelang diberlakukannya pembelajaran tatap muka di tempatnya, berbagai syarat dan persiapan yang ditetapkan pemerintah, sudah dilakukan.
Baca juga: Besok Pembelajaran Tatap Muka, DKI Pastikan Utamakan Kesehatan
“Semua sudah dipersiapkan sesuai aturan untuk uji coba sekolah tatap muka besok,” ujar Aziza kepada VIVA, Selasa, 6 April 2021.
Adapun yang telah dipersiapkan oleh pihaknya, seperti pintu masuk nantinya akan dijaga oleh petugas keamanan yang didampingi Satgas COVID-19 akan mengecek suhu tubuh para siswa-siswi. Kemudian untuk ruang kelas dibatasi menjadi 12 murid saja yang mengisi di ruangan.
"Sebelum pandemi jumlah siswa dalam satu kelas adalah 36 orang, namun untuk saat ini jadi 12 kita batasi,” imbuhnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat, juga turun untuk melakukan pengecekan terhadap sekolah-sekolah yang akan menggelar kegiatan pembelajaran tatap muka.
Sebanyak 85 satuan pendidikaan mulai (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan PKBM/LKP) akan mengikuti uji coba sekolah tatap muka secara terbatas di Provinsi DKI Jakarta mulai besok, Rabu, 7 April 2021.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan, dalam penerapan belajar tatap muka atau campuran, para orang tua tetap memiliki hak penuh untuk menentukan apakah anaknya diberikan izin.
"Pendidik dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan peserta uji coba terbatas dilakukan vaksinasi COVID-19 untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan secara kondusif dan aman," kata Selasa, 6 April 2021.
Penerapan Zonasi PPDB Sekolah Dinilai Belum Efektif
Zonasi salah satu kebijakan kementrian pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang telah dikaji serta mendapat rekomendasi dari lembaga kredibel.
