Warga KTP Non-DKI Bisa Divaksin COVID-19 di Jakarta, Ini Syaratnya

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji.
Sumber :
  • ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

VIVA – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Adji mengatakan, warga dengan KTP non-DKI Jakarta bisa langsung ke sentra vaksinasi untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, selain mendaftar melalui aplikasi.

Kecelakaan KA Rajabasa Tabrak Bus dan Timbulkan Korban Jiwa, KAI Soroti Disiplin Lalu Lintas

"Bisa isi aplikasi JAKI, bisa bawa surat keterangan (domisili) RT atau kantornya (keterangan kerja), langsung datang juga tidak apa-apa," kata Isnawa Adji di Jakarta, Rabu, 23 Juni 2021.

Menurut dia, pilihan tersebut untuk memberikan kemudahan dan mempercepat vaksinasi di Jakarta termasuk bagi warga yang memiliki KTP luar DKI namun berdomisili di Jakarta.

Belasan Kali Erupsi di Gunung Api Ile Lewotolok Lembata NTT

Pemprov DKI Jakarta sedang menggencarkan vaksinasi COVID-19 bagi warga berusia 18 tahun ke atas dengan syarat membawa KTP DKI atau surat domisili. Sedangkan bagi warga yang memiliki KTP luar Jakarta harus menyertakan surat keterangan kerja dari perusahaan di DKI Jakarta.

Salah satu kecamatan di Jakarta Selatan yang mulai melonggarkan persyaratan di antaranya Kecamatan Cilandak.

92.493 NIK Warga Jakarta Bakal Dinonaktifkan Pekan Depan

Camat Cilandak, Mundari mengatakan, pihaknya menerima vaksinasi bagi warga dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) tanpa perlu melengkapi surat keterangan domisili atau surat keterangan kerja.

Warga Jabodetabek juga bisa langsung mendatangi sentra vaksinasi untuk langsung disuntik vaksin, menyesuaikan dengan slot yang tersedia. Sedangkan bagi warga di luar KTP DKI Jakarta dan kawasan Bodetabek, tetap harus melengkapi surat keterangan kerja dari perusahaan yang beroperasi di DKI Jakarta.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, persyaratan surat keterangan domisili diperlukan pemerintah untuk keperluan akuntabilitas pengeluaran vaksin.

Selain itu, kata Siti Nadia, distribusi vaksin hingga saat ini masih didistribusikan berdasarkan jumlah penduduk di suatu provinsi. (Antara)
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya