Louis Vuitton Bantah Suplai Baju Dinas DPRD Kota Tangerang

Louis Vuitton
Sumber :
  • Pixabay

VIVA – Pihak Louis Vuitton Indonesia menyatakan tidak pernah melakukan kerja sama dengan pemerintah, terkait pengadaan bahan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang.

img_title Kasus Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang, Menteri Pigai: Keadilan Harus dari Perspektif Korban

“Mengenai hal ini, LV tidak memiliki hubungan kerja sama dan tidak pernah ada kolaborasi dengan pemerintah,” kata Public Relation LV Indonesia Gisela Eiffelina kepada ANTARA, Selasa, 10 Agustus 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Berdasarkan informasi dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangerang, tahun ini sekretariat DPRD Kota Tangerang menganggarkan pengadaan bahan pakaian dinas mencapai Rp675 juta.

img_title Jadi Rujukan Transportasi Ramah Lingkungan, Transjakarta Bantu Payakumbuh Siapkan Angkutan Listrik

Masih dari laman yang sama, pada tahun 2020 lalu pengadaan bahan pakaian hanya Rp312,5 juta. Dengan kata lain, anggaran telah meningkat dua kali lipat.

Tender pengadaan pakaian tersebut dimenangkan CV Adhi Prima Sentosa.

img_title Libur Nataru 2026-2027, Kemenhub Siapkan 8 Juta Kursi Pesawat dan Tambahan Penerbangan Ekstra

Sebelumnya telah diberitakan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) DPRD Kota Tangerang mengungkap empat merek premium yang akan menjadi bahan pakaian anggota dewan, salah satunya merek Louis Vuitton untuk dua setel pakaian dinas harian (PDH).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kemudian, ada juga merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Louis Vuitton merupakan merek mode ternama yang berpusat di kota Paris, Perancis. Merek ini dikenal sebagai rumah mode terkemuka di dunia dengan menjual produk-produk mewah dan berkualitas, mulai dari pakaian, sepatu, jam tangan, perhiasan, kacamata, koper, hingga aksesoris lainnya. (Antara)

Gedung Mahkamah Agung

MA Batalkan Vonis Bebas Terdakwa Kasus HAM Berat Paniai, Mayor Purnawirawan Isak Settu Divonis 5 Tahun Penjara

Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas Mayor Infanteri (Purnawirawan) Isak Settu dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, yang terjadi pada (7-8/12/14).

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut