Prasetio Bela Anggota yang Ajukan Interpelasi Formula E ke Anies
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan hak interpelasi terkait perhelatan akbar balapan mobil Formula E yang rencannya akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Juni 2022.
"Itu kan masalah kelebihan bayar formula E sedang berjalan makanya kita pertanyakan dalam hak interpelasi nanti, itu akan dijawab di situ," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Minggu 22 Agustus 2021.
Ia menjelaskan bahwa mengajukan hak interpelasi sebagai bentuk kepentingan pemerintah daerah dan bukan untuk kepentingan pribadi semata.
"Ini untuk kepentingan pemerintah daerah bukan kepentingan pribadi anggota dewan. Mempertanyakan hak anggota dewan, bukan mau menjatuhkan gubernur, bukan itulah tujuan kita. Mempertanyakan saja," katanya.
Namun, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tak mengetahui secara persis apakah nantinya hak interpelasi anggota dewan itu meminta agar Formula E tak digelar pada tahun depan.
"Saya enggak tahu nanti diskusinya di dalam interpelasi. Mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. gitu saja. Nanti akan terjadi diskusi, di situlah kita terlihat. masyarakat juga bisa melihat," ujarnya.
"Karena bukan apa-apa sekali lagi ada permasalahan-permasalahan harus diberesin bos. bukan nggak diberesin, harus diberesin gitu loh. nah itu lah yang kita mau," sambungnya.
Dengan demikian, sebagai anggota dewan yang mempunyai fungsi terhadap eksekutif harus bersikap kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
"Jangan kita sebagai anggota fungsi kita nggak berjalan, itu bahaya juga. gitu aja. Makasih everybody," katanya.
Untuk diketahui, sebanyak delapan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta telah menandatangani berkas pengajuan hak interpelasi Formula E, menyusul langkah yang diinisiasi Fraksi PDIP.
“Kami menyambut baik apa yang sudah dilakukan Fraksi PDIP. Pengajuan hak interpelasi ini merupakan sikap partai yang sudah dibahas secara mendalam dalam 2 tahun terakhir baik dari urgensi maupun dari prioritas anggaran. Ini masih langkah awal dan kita akan tunggu kelanjutannya. PSI akan terus berkomitmen mengawal uang rakyat agar tidak dihambur-hamburkan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar.