Heboh Interpelasi Formula E, Pengamat: Nembak Anies Pakai Rudal

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat meninjau ajang Formula E beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • www.instagram.com/aniesbaswedan

VIVA – Rencana perhelatan Formula E di Monas Jakarta pada Juni tahun depan memunculkan pro dan kontra. Pihak yang kontra salah satunya dengan menggulirkan hak interpelasi di DPRD DKI yang dimotori Fraksi PDIP dan PSI.

img_title Houthi Kembali Bidik Arab Saudi, Rudal Balistik Menuju Taif Berhasil Dicegat

Terkait itu, pengamat politik, Adi Prayitno menyampaikan interpelasi merupakan hak spesifik yang dimiliki anggota dewan dan nuansanya cukup politik. Dia menjelaskan menyangkut substansi, antara pihak yang menolak dan mendukung interpelasi tak akan bisa bertemu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pada level substansi tentu ini nggak bakal ketemu  antara yang pengusul interpelasi dengan mereka yang menolak. Sampai kiamat, sampai lebaran kuda tidak akan ketemu," ujar Adi dalam Apa Kabar Indonesia Malam tvOne yang dikutip VIVA, Sabtu, 4 September 2021.

img_title Arab Saudi Gagalkan Serangan Rudal Houthi ke Kota Taif dan Yanbu

Dia menyoroti peta kekuatan interpelasi itu dua fraksi pendukung melawan tujuh fraksi yang menolak. Namun, ia memprediksi ke depan masih akan terus opini yang dibangun masing-masing elite politik.

Menurut dia, interpelasi digulirkan karena berawal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi pemborosan anggaran. 

img_title Houthi Kembali Sasar Arab Saudi, 11 Drone dan 1 Rudal Berhasil Dicegat

Bagi Adi, interpelasi bukan sekedar bertanya dan meminta penjelasan Anies terkait Formula E. Ia mengingatkan interpelasi adalah hak politik yang istimewa. 

"Jadi, kalau itu digunakan, ibarat melihat orang ingin nangkap burung selama ini pakai ketapel. Tapi, kalau interpelasi itu nembak Pak Anies pakai rudal," tutur Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia tersebut.

Kata dia, interpelasi anggota dewan biasanya karena ada kesalahan yang cukup serius. Dengan kesalahan dan janggal itu diminta agar kebijakan eksekutif yang disorot bisa disetop.

"Di sinilah sebenarnya pada level politik tertentu, interpelasi itu dihadang terutama pada pihak yang menolak," sebut Adi. 

"Nah, kalau itu disetujui interpelasi, saya kira akan menjadi tanda kutip akan menjadi ruang pintu hak-hak lain bermunculan. Ada hak angket dan semacamnya. Dan, Anies akan terus-terusan di-bully dengan hak-hak istimewa yang dimiliki dewan," jelas Adi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya, PDIP yang serius menggulirkan interpelasi bukan bermaksud untuk menyerang Anies. Namun, hal ini sebagai panggilan hati nurani bagi dewan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. Menurut dia, interpelasi yang jadi panggilan hati nurani itu akan diikhtiarkan 25 anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut