Didemo BEM se-Indonesia, KPK: Kami Fokus Kerja
- VIVA / Andrew Tito (Jakarta)
VIVA – Gabungan Mahasiswa yang tergabung dari Aliansi BEM SI menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Senin 27 September 2021.
Gabungan mahasiswa tersebut menuntut aksi terkait pemberhentian 56 orang penyidik KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Juru Bicara KPK, Ali Fikri menanggapi demo mahasiswa tersebut dengan mengatakan KPK tetap fokus bekerja melakukan pemberantasan korupsi seperti biasa.
"KPK tetap fokus terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi, sehingga kami tidak ingin berdinamika menanggapi isu ini," ujar Ali Fikiri dikonfirmsi, Senin 27 September 2021.
Ali menegaskan KPK fokus tetap melakukan tugas penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
"KPK melalui berbagai upaya pencegahan, pendidikan, juga penindakan berusaha untuk terus membuktikan hasil kerjanya kepada publik.” ujar Ali.
Ali menyebut KPK tak hanya fokus untuk menangkap para koruptor yang merugikan negara dan mengedepankan nilai-nilai antikorupsi di dalam negeri.
"Pemberantasan korupsi tidak hanya soal seberapa banyak KPK menangkap para pelaku, seberapa banyak KPK memulihkan kerugian keuangan negara, seberapa efektif KPK mendorong perbaikan sistem dan tata kelola, tapi juga bagaimana kita semua berupaya dan terus yakin akan generasi penerus yang lebih baik melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi," ujarnya.
Dalam hal ini Ali menjelaskan, KPK tidak anti kritik dan akan tetap dengarkan saran saran dari mahasiwa yang menyuarakan aksinya terkait bagaimana kinerja KPK untuk kedepannya.
"KPK selalu mendengarkan saran dan masukan dari teman-teman mahasiswa, kami yakin teman-teman mahasiswa bisa melihat fakta-fakta secara jernih dan mampu mengelaborasinya dalam gagasan dan aksi yang konkret," ujarnya.
Wakil Ketua KPK Usul Harta Pejabat yang Tak Lapor LHKPN Dirampas Negara
KPK mengusulkan agar RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur penyitaan harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
