Fraksi Gerindra DPRD DKI: Interpelasi Formula E Anies Ilegal 

Suasana di ruang rapat Paripurna DPRD DKI (Ilustrasi)
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Rani Maulani menilai bahwa rapat paripurna soal interpelasi Formula E ilegal. 

img_title Round Up Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Yosef Lede: Naik Penyidikan, 13 Saksi Diperiksa

Dalam rapat itu akan memanggil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan untuk menjelaskan perihal pelaksanaan kegiatan balapan mobil yang rencananya akan dilaksanakan pada 2022 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Rani menjelaskan, interpelasi itu hanya dianggap nafsu politik beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta. 

img_title Respons Menohok Demokrat soal Status PSI di Koalisi Pemerintah, Singgung Gerindra

"Jika besok itu paripurna ilegal untuk melaporkan ini ke BK (Badan Kehormatan). Dan bisa dilihat interpelasi ini adalah napsu politik bukan terkait hanya sekedar hak bertanya," kata Rani di Jakarta, Senin, 27 September 2021.

Baca juga: Mirip Topi Penyihir, Ini Sejarah dan Fungsi Utama Traffic Cone

img_title Dukung Dasco Jadi Wapres, PP Perti: Sangat Tepat Dampingi Prabowo

Ia menjelaskan, bahwa sejak awal interpelasi digulirkan, Partai Gerindra menghormati hak interpelasi para anggota dewan tersebut. 

"Kami dari 7 fraksi tidak pernah ada yang menjegal atau menghalangi. Tapi minimal perlu ada mekanisme yang baik dan mekanisme sesuai aturan," katanya.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik menyebutkan, bahwa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyelipkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI soal pelaksanaan paripurna hak interpelasi DPRD DKI. 

Sebenarnya, itu tidak ada dalam agenda rapat Bamus DPRD DKI Jakarta. Maka, hal itu Taufik menganggap pelanggaran. 

Dalam Pasal 80 Ayat 3 Tatib DPRD DKI Jakarta disebutkan surat undangan keluar wajib ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta dan setidaknya mendapat paraf dua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

”Untuk Bamus paripurna hak interpelasi Formula E tidak ada dalam agenda dan tak ada paraf WakiI Ketua DPRD DKI. Jadi, Ketua DPRD DKI melanggar aturan yang dibuat sendiri. Interpelasi tidak ada dalam undangan agenda. Aneh aja, kok bisa senafsu itu," kata Taufik.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso

Gerindra Kutuk Fitnah Dasco Terlibat Judol hingga Doxing: Keji dan Tak Bermoral

Partai Gerindra mengutuk keras fitnah yang mengaitkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan praktik judi online (judol), doxing, dan intimidasi yang viral di medsos

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut