- DPRD DKI Jakarta
VIVA – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi yang dipecat partainya masih saja menghadiri rapat di DPRD DKI. Momen itu terjadi saat Viani ikut nimbrung dalam rapat Komisi D DPRD DKI bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA).
Rapat itu salah satunya membahas isu penanganan banjir di Ibu Kota. Pun, Viani dalam rapat itu memperkenalan diri sebagai bagian fraksi rakyat DKI Jakarta.
"Saya Viani Limardi dari fraksi rakyat DKI Jakarta," ujar Viani yang disambut hadirin yang hadir dalam rapat itu, Selasa, 5 Oktober 2021.
Dia bertanya kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Yusmada Faizal terkait cara menangani masalah banjir yang ada di Jakarta. Persoalan ini seperti masalah tanggul-tanggul.
"Bagaimana cara menentukan tanggul yang mau di-sheetpile atau diturap dulu," jelas Viani
Dia melanjutkan, di daerah pemilihannya di wilayah Sunter, Jakarta Utara, ada satu tempat yang memang membutuhkan sekali untuk diperbaiki.
Kemudian, ia mempertanyakan soal Banjir yang ada di Ibu Kota. Dia bilang, setiap banjir datang rumahnya selalu menjadi langganan banjir.
"Perumahan saya tempat saya tinggal yang di mana sudah 2 tahun, setiap kali banjir DKI Jakarta, itu rumah saya dua meter di dalam rumah. Saya belum punya uang satu triliun jadi belum bisa pindah dari situ," sebutnya.
Maka itu, Viani meminta kepada Yusmanda selaku pejabat yang menangani masalah banjir di Jakarta agar lebih diperhatikan lagi. Sehingga, setiap kali musim penghujan tidak lagi ada kebanjiran.
Untuk diketahui, Viani Limardi jadi sosok kontroversial karena dipecat PSI dari kader dan anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI. Pemecatan itu karena Viani diduga melakukan pengelembungan dana reses.
Namun, perempuan berambut panjang itu membantah dan malah melakukan gugatan kepada pengurus PSI yang memecatnya tersebut.
“DPP Partai Solidaritas Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian selamanya terhadap Sis Viani Limardi dari keanggotaan pada Sabtu 25 September 2021. Kami tidak tahu bagaimana surat pemberhentian itu menyebar, karena seluruh proses ini sepenuhnya bersifat internal,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, kepada VIVA di Jakarta, Rabu 29 September 2021.
