Gerindra Minta Pemda DKI Kaji Ulang Raperda Jaringan Utilitas

Suasana di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
Suasana di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
Sumber :
  • Fajar GM - VIVA.co.id

VIVA – Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah persoalan krusial pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jaringan Utilitas. Salah satunya, mengenai masalah penghitungan besaran tarif sewa sarana utilitas yang penempatannya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) namun dalam menentukan besaran tarif, badan usaha dapat memperhitungkan dan mengusulkan besaran tarif tersebut. Fraksi Partai Gerindra menyebut dalam penentuan besaran tarif sewa sudah semestinya dibahas bersama stakeholders agar tidak membebankan masyarakat pengguna hingga pelaku bisnis.

Pertanyaan tersebut juga mengemuka dalam Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 dan Raperda tentang Jaringan Utilitas.

"Apalagi jika besaran tarif sewa (Sarana Jasa Utilitas Terpadu) mahal tentu akan berdampak kepada nilai jual kepada masyarakat. Tentu ini akan menjadi beban tersendiri dan lagi-lagi masyarakat yang akan dirugikan,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Syarifudin dalam keterangan tertulisnya diterima awak media, Jumat, 22 Oktober 2021.

Dia menjelaskan, pelaksanaan keterpaduan perencanaan jaringan Utilitas juga masih belum terlaksana dengan baik karena Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta belum mengoptimalkan berbagai data yang menunjukan arah pengembangan kebutuhan jaringan utilitas.

Padahal, kata dia, jaringan utilitas ini sangat vital dan dibutuhkan sebagai sistem informasi komunikasi untuk kegiatan ekonomi, bisnis, dan sosial budaya di Jakarta yang merupakan pusat perekonomian.

"Masalah besaran tarif harus ada rasionalisasinya apalagi era sekarang pemanfaatan digital untuk mendukung atau memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga yang cukup luas sudah sepatutnya akses masyarakat terhadap jaringan dipermudah sehingga tidak terbebani dengan biaya mahal," ujarnya.

Apalagi, terdapat keharusan untuk dibahas bersama mengenai besaran biaya yang wajar untuk pemanfaatan kebutuhan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan turuan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu dalam PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, terutama pada Pasal 21 ayat (1):