- Istimewa
VIVA – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika (Diskominfotik) DKI Jakarta menerbitkan publikasi perihal acara balap mobil listrik Formula E. Salah satunya mengenai perubahan biaya yang diklaim tidak memakai APBD.
Perubahan tersebut merupakan bagian dari revisi kajian kelayakan sesuai rekomendasi BPK. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti selisih Rp945 miliar antara saat mengajukan permohonan dana di APBD 2020 dengan biaya yang telah direvisi.
“Publikasi Diskominfotik itu justru menunjukkan ada bau busuk di Formula E. Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, biayanya direvisi menjadi Rp336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp790,73 miliar,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 8 November 2021.
Baca juga: Siap-siap Masyarakat Dapat Vaksin Booster Gratis, Ini Kriterianya
Berdasarkan kajian kelayakan yang diajukan pada pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI harus membayar commitment fee sebesar Rp360 miliar.
Kata dia, biaya pelaksanaannya mencapai Rp344,4 miliar dan bank garansi Rp423 miliar. Dengan demikian, total biaya mencapai Rp1,13 triliun per tahun.
Ilustrasi balapan Formula E.
- Istimewa
Sementara itu, menurut publikasi Diskominfotik baru-baru ini, commitment fee Rp560 miliar dipakai untuk 3 tahun dari 2022 hingga 2024, sehingga rata-ratanya Rp186,67 miliar per tahun.
Di sisi lain, biaya penyelenggaraan Rp150 miliar per tahun dan tidak ada bank garansi. Total biaya setelah revisi adalah Rp336,67 miliar per tahun.
“Waktu minta anggaran APBD biayanya mahal banget, tapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E,” tambahnya.
