- VIVA/ Ridho Permana.
VIVA – Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang cukup besar pada 2022 dibanding pada tahun 2021.
Sedangkan masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan akan berakhir pada tahun depan.
"Soal TGUPP, di saat masa jabatan Pak Gubernur tinggal hitungan bulan, tapi justru alokasi APBD berkaitan dengan TGUPP justru naik lumayan dibanding tahun 2021. (Pada) 2021 alokasi untuk TGUPP sekitar 18 koma sekian miliar, tahun 2022 alokasi anggaran justru naik jadi 19 koma sekian miliar," ujar Gembong saat rapat di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021.
Sejauh ini, dia menyebutkan, peran dari TGUPP itu sangat sentral yang mengakibatkan ruang gerak para Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terganggu dengan hadirnya TGUPP tersebut.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono
- DPRD DKI Jakarta
"Rasanya tidak elok, seorang pejabat pemprov, kepala dinas membuat surat sampai ditembuskan kepada TGUPP. Ini menandakan peran TGUPP sangat luar biasa," katanya.
Untuk itu, dia menyarankan agar anggaran untuk TGUPP tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melainkan dari dana operasional Gubernur Anies.
"Jangan gerogoti APBD kita. APBD biar kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Jakarta bukan untuk TGUPP," kata Gembong.
"Per bulan kan 4 sekian miliar (dana operasional Anis). Kenapa tidak disisihkan untuk sebagian dialokasikan untuk pembiayaan TGUPP. Di sini saatnya pak gubernur berbakti kepada rakyat Jakarta mengalokasikan sebagian dana operasionalnya untuk TGUPP," ujar Gembong.
