Kemenkumham DKI Deklarasi Janji Kerja, Ini Isinya
- Istimewa
VIVA – Mengawali Tahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bergerak cepat dengan mendeklarasikan janji kinerja yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pembangunan zona integritas pada Kamis, 6 Januari lalu.
Dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengukuhkan komitmen pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada janji kinerja.
Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menyelenggarakan deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja dan penandatanganan komitmen pembangunan zona integritas Tahun 2022 di tingkat wilayah, Selasa, 11 Januari 2022.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengatakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.
“Selain mengukuhkan komitmen pegawai, mari kita jadikan perjanjian kinerja sebagai alat kendali untuk memastikan seluruh sasaran dan target tercapai dengan baik. Tingkatkan pula implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi,” ujar Ibnu Chuldun di Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.
Usai melakukan penandatanganan komitmen bersama, Ibnu Chuldun pun memimpin seluruh ASN Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta untuk mendeklarasikan janji kinerja tahun 2022. Seluruh insan pengayoman DKI Jakarta pun berjanji untuk menjaga kesehatan agar dapat berkinerja secara produktif, melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel, serta menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi untuk meminimalisasi risiko.
Sementara itu, Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi Iwan Kurniawan mengapresiasi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta yang selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan Forkopimda wilayah DKI Jakarta serta bergerak lebih progresif untuk mencapai prestasi demi prestasi.
Ia mengingatkan mandat yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kemenkumham yaitu tiga prioritas nasional yang terdiri dari peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional, dikatakan dia, di tahun 2022 ditetapkan sebagai tahun hak cipta nasional sekaligus diluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC).
“Fungsi dari Kanwil adalah melakukan diseminasi dan edukasi pencegahan pelanggaran KI dan memfasilitasi para pemohon KI,” ujarnya.
