Jakpro dan IMI Studi Banding Penyelenggaraan Formula E ke Arab Saudi
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Panitia balap Formula E (E-Prix) Jakarta dari Jakarta Propertindo dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) melakukan studi banding pergelaran balap mobil listrik tersebut ke Diriyah, Arab Saudi.
"Semuanya (panitia) yang berwenang untuk penyelenggaraan, sedang di Diriyah, sedang melihat (Formula E) di sana," kata Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 27 Januari 2022.
Widi menyebut tim akan berada di Diriyah sekitar sepekan untuk melihat pelaksanaan Formula E mulai dari persiapan (pre event) hingga pelaksanaan balapannya sendiri.
Lokasi Lahan Sirkuit Formula E Ancol
- VIVA/M Ali Wafa
"Jadi, tim di sana meninjau persiapannya bagaimana dan ketika pelaksanaan, bagaimana panitia menyusun kegiatan, bagaimana supaya kami bisa hand on dengan ini, kemudian penanganan Marshall-nya seperti apa, ada FEO (Formula E Operations) juga," ucap Widi.
Meski melakukan studi banding ke Diriyah yang juga menjadi tuan rumah Formula E, Widi menegaskan bahwa pergelaran Formula E di Jakarta tidak akan sepenuhnya menyalin dari gelaran di Arab Saudi tersebut, namun akan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.
Termasuk, lanjut Widi, mengenai tiket pergelaran Formula E di Diriyah juga akan menjadi bahan studi tim panitia di sana, namun dia menjamin harga tiket tidak akan seperti di sana karena perbedaan kondisi perekonomian yang ada.
"Tentu tidak akan menyalin seluruhnya, disesuaikan dengan local wisdom (kearifan lokal) Indonesia, seperti apa persiapannya. Saya juga menunggu laporan dari tim yang ke sana. Kemudian disesuaikan dengan keterbatasan yang dimiliki," ucap dia.
Diriyah merupakan kota pertama sebagai pembuka balap mobil Formula E untuk penyelenggaraan 2021-2022. Diriyah akan menggelar balap mobil listrik tersebut, Sabtu, 29 Januari 2022. (Antara)
Wakil Ketua KPK Usul Harta Pejabat yang Tak Lapor LHKPN Dirampas Negara
KPK mengusulkan agar RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur penyitaan harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
