- Viva.co.id/ Sherly (Tangerang)
VIVA – Pemerintah Kota Tangerang menghentikan proses penerimaan sapi dari sejumlah wilayah yang terdampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Ibnu Ariefyanto mengatakan, sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit itu, pihak Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait pun telah menghentikan penerimaan ternak sapi.
"Kita sama-sama mengetahui, Kementerian telah menutup jalur pengiriman sapi dari daerah yang terindikasi PMK. Kota Tangerang saat ini tinggal memperketat dan tidak diterimanya ternak sapi dari wilayah yang terdampak PMK," katanya, Jumat, 13 Mei 2022.
Pemkot Tangerang memeriksa kesehatan sapi.
- Viva.co.id/ Sherly (Tangerang)
Selain menghentikan pengiriman, pihaknya juga melakukan pemeriksaan kesehatan PMK pada sapi. Aksi ini akan terus dilakukan hingga semua peternakan atau lokasi penggemukan di Kota Tangerang dicek secara menyeluruh.
"Kita lakukan juga pemeriksaan dan membentuk Tim Unit Respons Cepat PMK, mendistribusikan obat, penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik hingga penguatan imun," ujarnya.
Sementara itu, hal serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, pihaknya melakukan langkah dini untuk mencegah masuk PMK ke wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Asep Jatnika mengatakan, pihaknya melakukan pendataan pada seluruh hewan berkuku dua, tidak hanya sapi. Hal ini sebagai langkah deteksi dini atas penyakit tersebut.
"Langkah terkini, kita bentuk satgas, kemudian kita lakukan juga pendataan pada seluruh hewan berkuku dua yang ada di Kabupaten Tangerang," ujarnya.
Kemudian, pihaknya juga melakukan kesiapan lainnya, bila kasus PMK muncul di wilayah seribu industri itu. Kesiapan tersebut yaitu karantina sebagai langkah antisipasi terhadap hewan terjangkit dan melakukan sterilisasi seperti disinfektan.
"Saat ini kita masih langkah-langkah pencegahan, kita harap penyakit itu tidak masuk ke wilayah Tangerang," ujarnya.
DJP Sebut 91,7 Persen NIK Sudah Dipadankan Jadi NPWP
Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah dipadankan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai 67,46 juta per 31 Maret 2024.
