Massa Buruh Tinggalkan DPR Lalu Geser ke GBK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Sumber :
  • Tangkapan layar YouTube ILC

VIVA – Sejumlah massa elemen buruh membubarkan diri dari Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, setelah menyampaikan aspirasi mereka, pada Sabtu, 14 Mei 2022. Massa demonstran lantas bergerak menuju ke Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan untuk merayakan May Day Fiesta 2022.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa sebanyak 50.000 orang. Semestinua mereka mengerahkan massa hampir 100.000 orang.

Tapi, kata dia, dengan pertimbangan kapasitas GBK dan juga pertimbangan proses yang harus dijaga bersama-sama sesuai imbauan pemerintah, maka massa aksi hari ini di Jakarta dan Jawa Barat-Banten dikurangi menjadi hampir lebih 50.000 orang.

“Aksi di depan Gedung DPR memang kami tidak maksimalkan. Karena massa aksi sudah berkumpul di Stadion GBK,” kata Said Iqbal.

Massa buruh dan emak-emak mulai penuhi depan gedung DPR

Massa buruh dan emak-emak mulai penuhi depan gedung DPR

Photo :
  • VIVA / Andrew Tito (Jakarta)

Massa buruh menyuarakan 17 tuntutan sebagai berikut:

1. Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja;
2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur), BBM, dan gas;
3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;
4. Tolak upah murah;
5. Hapus outsourcing;
6. Tolak kenaikan pajak PPN;
7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;
8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;
9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;
10. Stop kriminalisasi petani;
11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;
12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;
13. Pemberdayaan sektor informal;
14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
15. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;
16. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan
17. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.