Ulama Jakarta Desak Pemerintah Jalankan Putusan MA Soal Vaksin Halal

Pelaksanaan vaksinasi (ilustrasi)
Pelaksanaan vaksinasi (ilustrasi)
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Sejumlah ulama yang tergabung dalam Aliansi Alim Ulama Jakarta, mendesak pemerintah segera mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) soal kewajiban menyediakan vaksin halal dalam program vaksinasi COVID-19.

Aliansi ini mendapat dukungan dari antara lain KH. Ahmad Marwazie Al-Batawi, KH Hamdan Rasyid (MUI Pusat), KH Maulana Kamal Yusuf, KH Mahfudz Asirun, KH Ali Abdillah (MUI Pusat) Ustaz Zia'ul Haramein, Lc (Khodim Ponpes Darul Sunnah), Ustaz H. Izzul Mutho, (Imam Zawiyah Arraudhah), serta ratusan ulama, asatidz dan masyaikh majlis taklim dari wilayah Jabodetabek.

Para alim ulama sepakat menyatakan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi corona virus disease 2019 (COVID-19) tanggal 28 April 2022, belum merujuk pada putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022 tersebut.

"Isi Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) dimaksud, ternyata belum merujuk pada Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022 tersebut," ujar KH Muhammad Yunus Hamid kepada wartawan, Selasa 31 Mei 2022.

Selain itu, para alim ulama juga bersepakat Surat Edaran nomor SR.02.06/C/2740/2022 tanggal 24 Mei 2022 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, juga tidak merujuk kepada keputusan yang lebih tinggi. Yaitu, Perpres Nomor 99 tahun 2020 yang telah mendapatkan putusan MA.

"Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah c.q. Kementerian Kesehatan belum mematuhi Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022, dengan menjamin kehalalan vaksin yang dipergunakan untuk vaksinasi. Karena mayoritas pengguna vaksin adalah umat Islam, sebagai mayoritas warga negara di Indonesia. Sementara jenis vaksin yang dipergunakan Kementerian Kesehatan, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan masih mayoritas vaksin yang tidak halal," jelasnya. 

Sementara itu, Pembina Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI), KH Jamaluddin F Hasyim yang jadi promotor gerakan Aliansi Alim Ulama ini menambahkan, banyak sekali para alim ulama yang resah atas sikap pemerintah yang sepertinya nampak enggan mematuhi putusan MA ini.