- eventguide.com
VIVAnews - Jajaran DPRD DKI Jakarta merekomendasikan perlunya dilakukan pemutusan kontrak pengelolaan event Pekan Raya Jakarta (PRJ) dengan PT Jakarta International Expo (JIEXPO). Rekomendasi ini didasarkan karena tidak adanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya oleh perusahaan tersebut.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana mengatakan PT JIEXPO tidak pernah memberikan kontribusi PAD dalam bentuk setoran deviden. Padahal, PRJ bukan merupakan konsep tempat seperti “Kemayoran.” Sebaliknya, PRJ merupakan konsep brand berupa event milik rakyat Jakarta.
“Seharusnya penyelenggaraan PRJ dilakukan dengan sistem lelang terbuka. Karena tak memberikan kontribusi PAD, maka pengelolaan PRJ oleh PT JIEXPO harus segera diputus,” kata Lulung yang dilansir situs pemerintah Jakarta, Selasa 4 Mei 2010.
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta Pusat ini menambahkan pemasukan event PRJ ke DKI hanya dari keuntungan pendapatan wajib pajak. Untuk itulah, pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar melakukan lelang terbuka.
Sebab, berdasarkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pelaksanaan PRJ dinilai monopoli. Nah, dalam kontrak ulang nanti pihaknya berharap pemerintah Jakarta memberikan syarat-syarat khusus berupa pemasukan terhadap PAD.
“Kalaupun dari hasil lelang terbuka tetap dimenangkan oleh PT JIEXPO, tidak masalah asalkan sepakat ada pemasukan ke PAD,” katanya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan membicarakan dengan eksekutif untuk membahas rekomendasi DPRD tersebut. Lulung berjanji segera membahas masalah ini karena waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Selain itu, DPRD juga akan menelusuri kemungkinan terjadinya kongkalikong dalam pengelolaan PRJ. Jangan sampai ada oknum-oknum tertentu diuntungkan dalam masalah ini.
Hal senada dikatakan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta S Andyka. Menurutnya, kontrak dengan PT JIEXPO memang harus diputus jika tidak memberikan kontribusi PAD. Alasannya, keuntungan dari event PRJ sangat besar sehingga sudah sewajarnya ada pemasukan ke PAD DKI yang cukup signifikan.
“PRJ itu keuntungannya gila-gilaan. Rakyat Jakarta mau ke event itu harus bayar mahal, belum lagi parkirnya. Tapi pemasukan ke PAD malah tidak ada,” katanya.
Brand PRJ banyak yang akan menggunakan. Karena itulah, pihaknya tidak khawatir PRJ bakal kehilangan peminat jika lepas dari PT JIEXPO. Ia juga menegaskan masalah PRJ bukan untuk kepentingan orang per orang, tapi untuk kepentingan warga Jakarta.
Seperti diketahui, pelaksanaan PRJ tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12/1991 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ). DPRD DKI mengusulkan untuk merevisi Perda tersebut guna memperjelas pembagian keuntungan dari pelaksanaan PRJ antara PT JIExpo dan Pemprov DKI. Selama ini, saham pemerintah Jakarta dalam pelaksanaan PRJ sebesar 13 persen, tapi bukan dalam bentuk uang.
Pada saat pameran tahun lalu, sebenarnya ancaman serupa pernah dilontarkan. Namun, Direktur Utama PT JIExpo Hartati Murdaya mengaku akan tetap menyelenggarakan pameran tahunan tanpa nama Pekan Raya Jakarta. Nantinya akan digelar pameran dengan nuansa nasional atau disebut sebagai Indonesian Expo. (hs)
PSS Sleman Fokus ke 3 Laga Terakhir demi Hindari Degradasi
PSS Sleman sukses menekuk Arema FC dengan skor 4-1 dalam laga lanjutan Liga 1 musim 2023/2024 yang digelar di Stadion Manahan Solo, Senin 15 April 2024.
