- VIVA/ Zahrul Darmawan.
VIVA Metro – Wali Kota Depok Mohammad Idris berkelit dirinya pernah mengungkapkan Depok mau bergabung dengan DKI Jakarta. Pernyataan itu diklarifikasi oleh Idris setelah banyak kritikan hingga teguran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya perlu klarifikasi dari berita yang beredar, bahasa wali kota mengusulkan Depok bergabung dengan Jakarta, itu tidak ada sama sekali kata-kata itu, itu dari media orangnya,” kata Idris kepada wartawan, Rabu 20 Juli 2022.
Idris mengaku, dirinya tidak mungkin mengungkapkan hal seperti itu, karena sama saja melukai perasaan orang tuanya yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca juga: Lagi, Kapolri Nonaktifkan Karo Paminal dan Kapolres Jaksel
“Jadi tidak ada ungkapan Depok pingin gabung Jakarta tuh nggak ada, kita fatsun politik pemerintahan, saya sebagai Wali Kota punya bapak yaitu pak Gubernur, nggak boleh ngomong sembarangan kaya gitu,” katanya.
“Kalau saya gubernur, saya paling tersinggung seakan-akan Depok sudah nggak percaya sama Jawa Barat, padahal selama ini kita hidup nyaman, enak, damai dan perhatian dari pemerintah provinsi juga sangat besar,” lanjutnya.
Idris mengklaim, terkait ungkapannya adanya isu Jakarta Raya, hal itu memang sudah ada dalam undang-undang IKN.
wali kota dan wakil kota Depok terpilih, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono
- Instagram IdrisImam2020
“Kalau Jakarta Raya itu memang sudah ada dalam undang-undang, saya lupa pasalnya, itu ada klausul yang menyebutkan Jakarta diminta untuk membuat konsep Jakarta pasca IKN (setelah tidak menjadi ibu kota),” kata Idris.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris menginginkan agar Kota Depok bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta. Dia menilai, jika Depok bergabung dengan DKI Jakarta akan membuat tata kelola pemerintahan lebih efektif.
Balai Kota Depok.
- ANTARA/Feru Lantara
Dia menambahkan apabila kedua kota itu bergabung nantinya tidak perlu lagi adanya pilkada untuk daerahnya. Sehingga nantinya pemilihan wali kota akan langsung dipilih oleh gubernur.
“Pemilihan langsung secara politik hanya untuk gubernur, dan untuk wali kotanya adalah sebuah jabatan karier, ini lebih efektif,” kata Idris dilansir dari Webinar ‘Masa Depan Jakarta, Pemindahan Ibu Kota dan Tinjauan Dalam Perspektif Pemda se-Jabodetabek, Rabu, 25 Mei 2022.
“Karena praktik pemerintahan daerah DKI Jakarta telah menghadirkan pemerintahan yang efektif, demokratis dan efisien,” jelas dia.
