Wagub Riza Sebut Peran Jakarta Jaga Inflasi Nasional Sangat Besar

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Syaefullah.

VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Jakarta sebagai barometer ekonomi nasional dan kota megapolitan. Aktivitas perekonomian di Jakarta tentu akan menjadi barometer kegiatan perekonomian bagi daerah lain di Indonesia. Kontribusi Jakarta secara ekonomi bagi nasional juga terbesar, yaitu sebesar 17,19 persen.  

Rupiah Sentuh Rp 16.200 per Dolar AS, Begini Prediksi Terbaru Astronacci

"Peran Jakarta dalam menjaga inflasi nasional sangat besar. Hal ini terlihat dalam perhitungan Bank Indonesia (2020) yang menyatakan bahwa bobot inflasi Jakarta terhadap nasional sebesar 27,33 persen. Maka jika inflasi di Jakarta tinggi, maka tinggi pula inflasi secara nasional," kata Riza di Jakarta, Kamis, 21 Juli 2022.
 
Inflasi diperkirakan akan naik tahun 2022 ini. Dari sisi harga, kata dia, inflasi Jakarta tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi daripada tahun 2021, seiring dengan membaiknya kondisi permintaan yang didorong aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. 

Berdasarkan data inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi daerah-daerah di Pulau Jawa pada Mei 2022 saja sebagian besar berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional dan berada dalam tren meningkat.

Antisipasi Dampak Buruk Konflik Iran-Israel, Pemerintah Wajib Simak 3 Saran Kebijakan Ekonomi Ini

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Photo :
  • ANTARA/Ricky Prayoga

Heru Budi Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan Optimal Usai Cuti Lebaran
 
"Walau demikian, kita bersyukur, berkat kerja TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan kerja sama berbagai pihak, Jakarta relatif bisa mengendalikan inflasinya bahwa dari 6 provinsi di Pulau Jawa, hingga Mei 2022, DKI Jakarta berhasil menjaga inflasi dalam sasaran target yaitu 2,27 persen (yoy) dan merupakan provinsi dengan inflasi terendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa," ucapnya. 
 
Ia pun menambahkan, inflasi spasial per Mei 2022 menunjukkan Jakarta berada di posisi nomor 2 terendah dari 34 provinsi se-Indonesia, artinya inflasi Jakarta masih berada dalam rentang target inflasi nasional dan upaya menjaga daya beli masyarakat dapat dipertahankan. 
 
"Capaian nilai inflasi Provinsi DKI Jakarta yang tercatat sebagai inflasi terendah di Pulau Jawa ini adalah prestasi yang harus terus dipertahankan. Untuk itulah semoga forum ini akan makin meningkatkan kemampuan TPID dalam menjaga stabilitas inflasi di DKI Jakarta," katanya. 

Pengendalian Inflasi

Dia juga menekankan pentingnya meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi di Jakarta.  

"Kolaborasi dan penggunaan informasi IT untuk pengendalian inflasi di DKI Jakarta sangat penting," katanya. 

Selain kerja sama antara daerah, untuk mengendalikan inflasi perlu pula memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, OJK Regional I DKI banten, Bulog dan sebagainya. 

Selain itu, menurut Riza, inovasi TPID dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan di Jakarta sangat diperlukan. Mengingat masalah ekonomi daerah dari tahun ke tahun akan bertambah kompleks. Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang membuat harga-harga pangan dan energi di pasar dunia naik. 

Menurut Riza, salah satu tugas penting TPID adalah mengupayakan agar harga-harga, khususnya kebutuhan pokok di Jakarta ini terkendali dan stablil sehingga daya beli masyarakat Jakarta tetap terjaga.  

"Daya beli masyarakat ini perlu kita perhatikan, karena adakalanya harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat, namun pendapatan mereka stagnan," katanya. 

Kerja sama ini sangat penting, untuk dapat menjaga pasokan dan kestabilan harga untuk warga Jakarta. 

"Tidak mungkin TPID bisa melakukannya sendiri. Setidaknya perlu adanya koordinasi yang baik, antar daerah untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan," ujarnya. 

Apalagi Jakarta, menurut Riza, sebagai kota dengan sekitar 98 persen kebutuhan pangan dipasok dari luar Jakarta, maka tentu kerja sama antar daerah untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan sangat penting. 

Untuk itu, ia menegaskan, kolaborasi antar daerah pun harus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru yang tepat, antara lain untuk mengetahui potensi surplus, stok pangan, dan lain sebagainya.  

"Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD klaster pangan sudah banyak melakukan kerja sama antar daerah dengan berbagai daerah lainnya, khususnya beras dan daging perlu ditingkatkan dan dibuat lebih sistematis berdasarkan peta kebutuhan dan potensi suplai sepanjang tahun," katanya.

 
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya