Ada Demo Buruh di DPR, Jalan Gatot Subroto Lumpuh

Ribuan buruh demo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.
Ribuan buruh demo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Andrew Tito

VIVA – Ribuan buruh kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Rabu, 10 Agustus 2022. Akibatnya, jalan di depan gedung DPR tidak bisa dilewati kendaraan.

Peserta aksi berorasi dengan pengeras suara di atas mobil komando. Mereka menyuarakan tuntutan agar Undang-undang Cipta Kerja dicabut.

Diketahui ribuan buruh tersebut berasal dari berbagai elemen serikat buruh dan daerah. Ada yang dari Bandung Jawa Barat.

Ribuan buruh demo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.

Ribuan buruh demo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.

Photo :
  • VIVA.co.id/ Andrew Tito

Ribuan buruh yang hadir tersebut kemudian menguasai jalanan depan gedung DPR dan membuat akses Jalan Gatot Subroto menuju Slipi lumpuh total.

Sejumlah mobil yang masuk lewat jalur bus Transjakarta akhirnya terjebak kerumunan massa dan tidak bisa lewat.

Dari mobil komando, buruh terus berteriak meminta polisi menutup akses masuk kendaraan yang masuk lewat jalur bus agar tidak mengganggu proses penyampaian aspirasi mereka.

Ribuan buruh demo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.

Ribuan buruh demo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.

Photo :
  • VIVA.co.id/ Andrew Tito

Massa yang terus berdatangan dari berbagai serikat buruh memenuhi area depan gedung DPR.

Terdengar dari mobil komando, orator berteriak bahwa mereka tak akan pergi meninggalkan pelataran gedung wakil rakyat itu hingga UU Omnibus Law dicabut hari ini.

"Kami akan tetap bertahan sampai UU Cipta Kerja dicabut, khususnya klaster ketenagakerjaan yang menyengsarakan mereka," ujar salah satu orator dari mobil komando.

Selain itu, mereka juga telah berkomitmen untuk tidak membuka ruang kompromi dengan DPR pada hari ini. Sebab mereka telah bersepakat menuntut agar UU Omnibus Law dicabut khususnya pasal-pasal yang tidak berpihak pada pekerja.