Sidang Tahunan MPR, Polisi Akan Tutup Jalan Saat Presiden Melintas
- vivanews/Andry
VIVA Metro – Polisi bakal menutup jalan menuju kawasan Gedung DPR/MPR RI saat iring-iringan Presiden Joko Widodo menuju ke sana. Penutupan jalan itu tidak dilakukan permanen.
"Tidak tutup total tapi kami lakukan seperti biasa penuh pengamanan dan memang ada sedikit khususnya yang akan terjadi dengan rombongan. Akan kami tutup, kami hentikan untuk memperlancar arus rombongan pak Presiden," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi M Latif Usman kepada wartawan, Selasa, 16 Agustus 2022.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latief Usman (tengah)
- Istimewa
Menurut dia, penutupan hanya berlangsung sampai iring-iringan Presiden lewat. Latif mengatakan, guna mengawal arus lalu lintas tetap lancar, diterjunkan sebanyak 500 personel polisi lalu lintas. Polantas ini bukan cuma ditempatkan di kawasan Jakarta Pusat saja. Untuk pengalihan arus, mantan Dirlantas Polda Jawa Timur ini mengatakan, sifatnya situasional.
"500 personel yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta karena bukan hanya di titik pusat ini saja, tapi jalur mulai Istana Bogor sampai dengan menuju ke sini, kami lakukan penjagaan dan seputar Jakarta ini karena anggota DPR/MPR dari beberapa wilayah kami siapkan pengawalan, pengaturan, penjagaan sehingga masuk ke tempat ini tidak ada yang terlambat," ujarnya.
Gedung DPR/MPR.
- vivanews/Andry Daud
Sebelumnya diwartakan, lebih dari 3.000 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal agar jalannya Sidang Tahunan MPR dan pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.
"Lebih 3.000 personel disiapkan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Komarudin kepada wartawan, Selasa, 16 Agustus 2022.
Personel gabungan itu terdiri dari unsur Polri, TNI, juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka disiagakan di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR.
Isu Presiden Dipilih Lagi oleh MPR, Demokrat: Bagi Kami Itu Penyimpangan
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai isu usulan pemilihan presiden kembali dipilih oleh MPR RI merupakan kemunduran.
