Demo Tolak BBM Naik di DPR, Polisi: Penutupan Lalu Lintas Tentatif
- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA Metro – Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi Purwanta mengatakan penutupan arus lalu lintas (lalin) menjelang aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masyarakat itu tentatif. Pihaknya akan melakukan pengendalian lalu lintas situasional tergantung dari jumlah massa yang berunjuk rasa.
"Tentatif aja (penutupan lalu lintas situasional), soalnya belum tentu ada nanti mengarahnya. Kalau saya bilang nanti penutupan ke arah kanan atau kiri nantinya enggak ke situ. Nanti lihat situasi lapangan saja ya tetapi intinya adalah tentatif dan pengendalian lebih soft aja," ujar Purwanta dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 5 September 2022.
Gedung DPR/MPR.
- vivanews/Andry Daud
Sementara itu, Purwanta belum dapat memastikan terkait jumlah masyarakat yang akan menggelar aksi unjuk rasa tersebut. Menurutnya, jumlah massa yang akan hadir itu beragam.
"Massanya belum ada kepastian ada yang 100 terus nanti cuma datang 60, ada yang 100 tapi datang 300 kan kita belum tahu," kata Purwanta.
Ilustrasi pengamanan di Gedung DPR/MPR
- VIVA/Moh Nadir
Kemudian, Purwanta juga menyebut bahwa situasi jalur bus di sekitar Gedung DPR RI tidak ada masalah. Dia menepis isu bahwa pembatas jalan di sekitar Gedung DPR RI sengaja dipersiapkan untuk menghalangi pendemo.
"Oh jalur busway di sekitar Gedung DPR enggak ada masalah kok, belum ada keluhan apa-apa," ujarnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu, 3 September 2022. Kenaikan harga BBM berlaku pada pukul 14.30 WIB atau 1 jam setelah diumumkan pemerintah.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Sebetulnya, ia ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN.
“Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi,” kata Jokowi.
