- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA Metro – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres, Heru Budi Hartono, menjadi Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya sebagai Gubernur DKI berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.
“Sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian penuh kami terhadap Provinsi DKI Jakarta. Kami mendukung penuh Heru Budi Hartono sebagai calon Pj Gubernur yang diusulkan dari Fraksi PSI,” kata Ketua DPW PSI DKI Michael Victor Sianipar dalam keterangannya, dikutip Kamis 15 September 2022.
Pada rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) Selasa 13 September 2022, DPRD DKI sepakat untuk mengusulkan 3 nama ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Yakni Heru Budi Hartono, Marullah Matali dan Bahtiar sebagai calon Pj Gubernur DKI.
“Kami ikut aturan Rapimgab. Kalau memang harus tulis 3 nama, kami tetap tulis 3 nama. Tapi perlu saya pertegas bahwa dukungan PSI sepenuhnya untuk Pak Heru. Bagi kami, Pak Heru harga mati untuk memimpin DKI Jakarta dari pilihan yang ada,” jelasnya.
Michael membeberkan 3 alasan kuat PSI menjagokan Heru Budi sebagai Pj Gubernur menggantikan Anies. Diantaranya adalah mengenai pengalaman dalam birokrasi di Jakarta.
“Beliau (Heru) memiliki banyak pengalaman di DKI Jakarta, pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pak Heru sangat memahami seluk beluk problema DKI Jakarta, mampu mengelola anggaran agar tetap sasaran,” jelasnya.
Heru Budi Hartono Kepercayaan Jokowi
Kemudian menurutnya, dengan latar belakang sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru dinilai merupakan pilihan tepat untuk mengoptimalkan sinergi pusat dan Jakarta. Hal itu lantaran Jakarta selama ini dinilai kesulitan memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD).
“Pak Heru orang yang sangat dekat dan paling dipercaya Presiden Jokowi bahkan sejak Pak Jokowi di Jakarta. Sebagai Kasetpres, Pak Heru tahu seluruh jadwal kegiatan Presiden, paham prioritas Presiden dan hafal betul visi dan pemikiran presiden,” ungkapnya.
Heru juga diharapkan bisa mengoptimalkan sumber daya dan jaringan pemerintah. Menurut PSI Jakarta, ini merupakan kesempatan unik dalam sejarah dimana Presiden dan Gubernur Jakarta bisa selaras.
“Pj Gubernur akan menjabat lebih dari dua tahun dan bertanggung jawab menyusun dan mengeksekusi tiga tahun masa APBD yaitu 2023, 2024, dan 2025, yang totalnya akan mendekati 300 triliun Rupiah. Tanggung jawab besar ini adalah momentum, supaya prioritas kerja Pusat dan struktur pemerintahan Jakarta benar-benar sinergis. Visi Pj Gubernur Jakarta adalah visi Presiden, sepenuhnya harus dan akan selaras satu sama lain,” terang Michael.
Siapkan Transisi Jakarta ke IKN Nusantara
Alasan ketiga dari partai yang diketuai oleh Giring Ganesha itu, adalah Heru diyakini bisa melobi pemerintah pusat agar kebutuhan transisi Jakarta yang sebentar lagi tak menyandang sebagai Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2024 bisa berjalan mulus.
“Tugas terbesar Pj Gubernur adalah mempersiapkan transisi Jakarta saat tidak lagi menjadi Ibu kota. Jangan sampai Jakarta kemudian dilupakan dan dianaktirikan Pemerintah Pusat. Arah pembangunan Jakarta pasca pemindahan ibu kota harus disusun dari sekarang, dan harus ada komitmen dukungan Pusat. Pak Heru sosok paling tepat menjembatani transisi IKN ini,” jelasnya.
Meski mendukung Heru menjadi Pj Gubernur, PSI berkomitmen akan tetap mengawasi dan mengkritisi kinerja bahkan kebijakan yang diambil oleh Pj pilihan Presiden Jokowi. Ia pun menyayangkan tidak adanya fit and proper atau uji kelayakan.
Ia menilai, seharusnya publik diberi ruang untuk mengkritisi para calon yang ada dan memastikan pemikiran dan program kerja calon Pj Gubernur jelas dan dimengerti oleh warga.
“Itu kenapa, siapapun yang akan terpilih saya pastikan kami akan tetap kritis mengawasi kerja Pj Gubernur nantinya,” jelas dia.
