DKI Genjot 70 Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, Ada Panel Surya
- ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
VIVA Metro – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggenjot penerapan 70 strategi pengendalian pencemaran udara di Ibu Kota, agar manfaat dan hasilnya bisa dirasakan oleh semua pemangku kepentingan serta dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
"Strategi tersebut sebagian sudah kami kerjakan dan dilakukan berkelanjutan," kata Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ikhwan di Jakarta, Jumat, 16 September 2022.
Menurut dia, sebanyak 70 strategi tersebut masuk dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI yang saat ini dalam proses penuntasan dan ditargetkan terbit pada akhir 2022.
Ilustrasi udara di Jakarta
- Instagram/@jakarta_aqi
Tujuannya, lanjut dia, Pergub itu diharapkan mengikat pemangku kebijakan di Jakarta termasuk untuk Gubernur DKI selanjutnya.
Adapun 70 rencana aksi itu sebagian sudah dilakukan di antaranya peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara.
Langkahnya, lanjut dia, meningkatkan inventarisasi emisi berkelanjutan, meningkatkan pemantauan dan evaluasi hingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara.
Uji emisi kendaraan
- VIVA.co.id/ Sherly (Tangerang)
Strategi lainnya yakni mengurangi pencemaran udara dari sumber bergerak di antaranya peremajaan angkutan umum, pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi publik dan pemerintah.
Untuk transportasi ramah lingkungan, Pemprov DKI melalui BUMD TransJakarta kini mengoperasikan 30 unit bus listrik dan target 100 unit akhir 2022.
Kemudian, penerapan uji emisi kendaraan bermotor dan pengembangan kawasan rendah emisi, meningkatkan infrastruktur untuk mendukung kesadaran menggunakan transportasi umum hingga manajemen rekayasa lalu lintas.
Strategi selanjutnya yakni pengurangan emisi dari sumber tidak bergerak di antaranya dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, memperbanyak instalasi panel surya atap, mengendalikan polusi udara dari kegiatan industri. (Antara)
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
