- VIVA/Sherly (Tangerang)
VIVA Metro – Sebanyak 2.600 personel gabungan TNI-Polri mengamankan aksi demo yang digelar oleh Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 22 September 2022.
Selain demo di Patung Kuda, ribuan personel itu juga disiapkan untuk mengamankan aksi demo di beberapa titik lain di wilayah Jakarta Pusat.
"Untuk hari ini kita siapkan 2.600 personel untuk mengamankan di beberapa titik itu," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dikonfirmasi, Kamis, 22 September 2022.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin.
- VIVA/Yeni Lestari
Komarudin mengatakan, massa aksi sudah mulai berdatangan dan berdasarkan pantauan ada sebanyak 1.000 nakes yang mengikuti demo tersebut. Ribuan nakes itu telah tiba menggunakan puluhan bus dan sedang melakukan persiapan di IRTI.
Menurut Komarudin, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak koordinator lapangan dan disepakati aksi demo digelar di pintu barat daya Monas. Dengan demikian, aksi demo ini diharapkan tak mengganggu aktivitas masyarakat lain.
"Kita terus komunikasi dengan korlap dari nakes, alhamdulillah mereka kooperatif, saat ini untuk demo nakes kami arahkan di pintu masuk barat daya," ujar Komarudin.
Ilustrasi tenaga kesehatan
- ANTARA/Sumarwoto
"Sampai sejauh ini mereka kooperatif dan kami apresiasi, ini yang kami maksud koordinasi antara massa aksi dengan aparat keamanan sehingga aktivitas masyarakat lain tidak terganggu," ujarnya menambahkan.
Selain nakes, kata Komarudin, rencananya juga akan ada aksi dari elemen Aliansi Buruh 1001 di Patung Kuda dengan tuntutan menolak kenaikan harga BBM. Pihak Komarudin berharap massa buruh juga bisa kooperatif sehingga penutupan lalu lintas tak perlu dilakukan.
"Kalau untuk nanti siang (buruh) kami juga upayakan untuk bisa melakukan aksi di pintu barat daya Monas, tapi kalau tidak bisa ya mungkin penutupan lalin akan dilakukan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum FKHN Sepri Latifan mengatakan dalam aksi demo di Patung Kuda tersebut menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Presiden (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan non-nakes bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
