- VIVA.co.id/ Adinda Purnama Rachmani
VIVA Metro – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko menyebutkan bahwa pihaknya tidak menyediakan anggaran untuk pembangunan program hunian DP 0 Rupiah pada tahun 2023. Untuk diketahui, program tersebut digagas oleh Anies Baswedan semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
Sarjoko mengatakan, bahwa pihaknya akan lebih fokus dalam menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga yang terdampak normalisasi sungai.
“Berkaitan dengan pertanyaan Pak Gembong, bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP 0 Rupiah,” kata Sarjoko, yang dikutip pada Rabu 2 November 2022.
“Namun demikian, dari pagu tersebut kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung,” sambung dia.
Sarjoko menjelaskan, nanti pihaknya akan membangun 3 tower rusun dengan total 675 unit. Selain itu, rusun tersebut akan dibangun dengan konsep green building.
Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 544 miliar, dengan menggunakan skema multiyears 2023-2024. Adapun rincian alokasi anggarannya, pada tahun 2023 sebesar Rp 207 miliar dan 2024 mencapai Rp 326 miliar.
“Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak 3 tower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran perencanaan menggunakan konsep green building besaran anggaran Rp 544 miliar,” jelasnya.
Selain program tersebut, Sarjoko juga menyebutkan program prioritas lainnya seperti perencanaan pembangunan rusun. Melaksanakan pemulihan dan pemeliharaan berkala rusun-rusun yang telah dibangun dan menuntaskan program penataan kampung kumuh.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyindir program DP 0 Rupiah yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gembong menyebutkan program tersebut merupakan program yang abal-abal.
“Kalau bicara DP 0 Rupiah mohon maaf Pak Sarjoko, DP 0 Rupiah ini program abal-abal. Jadi nggak usah kita debatkan. Yang pasti dari sisi peruntukan, DP 0 Rupiah tidak tepat sasaran,” kata Gembong saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Rabu 2 November 2022.
Lantas Gembong meminta kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, agar bisa memanfaatkan anggaran untuk ditujukan terhadap program yang lebih penting bagi masyarakat seperti rusunawa.
“Saran saya kepada Dinas Perumahan harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan,” katanya.
