Heru Budi Anggarkan Rp700 Miliar untuk Lanjutkan Normalisasi Ciliwung

Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono
Sumber :
  • VIVA/Riyan Rizki

VIVA Metro – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggarkan dana sekitar Rp 700 Miliar untuk program normalisasi Kali Ciliwung guna mencegah terjadinya banjir di Ibu Kota. Nominal tersebut menurut Heru sudah termasuk untuk pembebasan lahan di sekitaran kali Ciliwung.

PSI Ungkap Sosok Gubernur yang Tepat Pimpin Jakarta

“Normalisasi Kali Ciliwung kurang lebih sekitar Rp 700 Miliar, itu sudah termasuk pembebasan lahan,” kata Heru kepada wartawan, Selasa 8 November 2022.

Normalisasi Sungai Ciliwung

Photo :
  • ANTARAFOTO/Akbar Nugroho Gumay
China Dilanda Banjir Bandang, 4 Orang Tewas dan 10 Hilang

Heru menyebutkan bahwa anggaran tersebut masuk dalam Peraturan Daerah tentang APBD DKI Jakarta tahun 2023. Selain itu, kata dia, anggaran Rp 700 miliar itu ditargetkan untuk pembebasan lahan di empat kelurahan.

Kendati demikian, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu tidak menjelaskan secara rinci keberadaan empat kelurahan yang ia maksud.

Setelah Dubai, Hujan Ekstrem Diprakirakan Akan Landa Arab Saudi

“Kan ada beberapa part, empat kelurahan. Kurang lebih segitu,” jelasnya.

Sebelumnya, Heru memastikan normalisasi kali Ciliwung akan tetap dilanjutkan. Hal ini merupakan hasil pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Senin, 17 Oktober 2022. Adapun lokasi normalisasi kebanyakan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

“Oh iya ini ada kaitannya dengan normalisasi sodetan (dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur), kali Ciliwung, Cimahi dan seterusnya dan master plan penanggulangan banjir yang nanti kita sinergikan (dengan Pemerintah Pusat),” kata Heru.

Warga Bukit Duri menolak pembongkaran untuk normalisasi Kali Ciliwung

Photo :
  • Anwar Sadat

Sebagai informasi, rencana normalisasi Kali Ciliwung guna mengatasi masalah banjir di Ibu Kota sudah dilakukan sejak kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Akan tetapi, normalisasi itu harus berhenti di era Anies Baswedan lantaran permasalahan pembebasan lahan untuk normalisasi selalu mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya