Jalur Sepeda Peninggalan Anies Dianggarkan Cuma Rp 7 Miliar, Dari Usulan Rp 38 Miliar

Ilustrasi jalur khusus sepeda.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA Metro – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengungkapkan, bahwa program jalur sepeda era Anies Baswedan batal dihapuskan. 

Kubu Anies Tuding Pencalonan Gibran Tidak Sah, KPU: Mengada-ngada

Pria yang kerap disapa MTZ itu menyebutkan warisan Anies tersebut masih mendapatkan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar pada tahun 2023. Meskipun angka tersebut turun dari usulan anggaran sebelumnya sebesar Rp 38 miliar.

“Rapat terakhir Komisi B merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh ya, tapi alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapatkan anggaran Rp 7,5 M,” kata MTZ kepada wartawan, Kamis 17 November 2022.

Menkopolhukam Minta Semua Pihak Hormati Langkah Kubu Anies dan Ganjar Gugat Hasil Pemilu ke MK

Politikus PKS itu menjelaskan, rincian anggaran Rp 7,5 miliar itu nantinya akan diperuntukkan untuk tiga kegiatan. Adapun rinciannya yakni Rp 2 miliar untuk mengevaluasi lajur sepeda yang sudah ada, untuk sosialiasi hasil evaluasi sebesar Rp 500 juta, yang dibagi untuk masing-masing kota madya Rp 100 juta.

“Sedangkan Rp 5 miliar lagi untuk optimalisasi, tindak lanjut dari hasil evaluasi ke seluruh Jakarta. Jadi lajur-lajur yang berbahaya dipindahkan rutenya atau diberi pengaman yang sesuai,” ucapnya. 

Andi Arief Prediksi Nol Persen Kemungkinan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Menang di MK

Lebih lanjut, MTZ menegaskan anggaran Rp 7,5 miliar itu hanya diperuntukan untuk ketiga kegiatan saja. Sedangkan anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda tahun 2023 tidak masuk dalam anggaran.

“Belum ada anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda di Jakarta. Padahal sebelumnya di pembahasan awal ada Rp 38 miliar,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, anggota DPRD dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta agar program jalur sepeda era Anies Baswedan untuk tahun 2023 dihentikan. Gilbert menilai program tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

“Saya tidak melihat kita perlu evaluasi ulang mengenai lajur sepeda, karena secara kasat mata itu tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian,” kata Gilbert saat rapat pembahasan RAPBD 2023 Komisi B DPRD DKI bersama Dishub, 11 November 2023.

“Dari tahun 2019 kami sudah mengarahkan tidak, tapi kemudian lajur sepeda masih diteruskan. Targetnya berapa ratus kilometer cuma jadi tempat parkir, jalur sepeda motor dan starling. Kami lihat ini sia-sia,” pungkasnya.

Otto Hasibuan, Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK

Kubu Prabowo-Gibran Sebut Pemilu Ulang Tak Ada di UU

Salah satu tuntutan diajukan dari tim Anies-Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud, dalam gugatan hasil Pilpres 2024, di Mahkamah Konstitusi atau MK, adalah digelarnya pemilu ulang.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024