PKS Sesalkan Perluasan Lajur Sepeda Era Anies Tak Dianggarkan Tahun 2023
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA Metro – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menyayangkan bahwa tidak adanya anggaran perluasan jalur sepeda pada tahun 2023. Program lajur sepeda itu diketahui menjadi program prioritas Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Anies Baswedan.
Pria yang kerap disapa MTZ itu menilai, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak lagi memprioritaskan warisan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.
“Jadi arahnya saya lihat, Pemprov DKI tidak lagi menempatkan pengembangan lajur sepeda sebagai program prioritas,” kata MTZ kepada wartawan, Kamis, 17 November 2022.
Pesepeda di Jalur Sepeda permanen di Jalan Sudirman.
- VIVA/Dusep Malik
Politikus PKS itu menilai seharusnya ada anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda di Jakarta. Sebab, kata dia, saat ini tingkat penggunaan sepeda di Ibu Kota semakin meningkat dan hal itu juga bisa mengurangi emisi karbon.
“Padahal makin banyak warga menggunakan sepeda akan makin baik. Emisi gas karbon pun akan berkurang, warga tambah sehat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai, saat ini kota-kota besar di dunia tengah gencar untuk mengembangkan lajur sepeda. “Strategi kota-kota besar dunia ke arah mengembangkan lajur sepeda. Kalau Jakarta mensetop program tersebut itu artinya kemunduran,” ujarnya.
Jalur sepeda di Jakarta.
- VIVA/M Ali Wafa
Sebelumnya, Muhammad Taufik Zoelkifli menyebutkan warisan Anies tersebut masih mendapatkan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar pada tahun 2023 meskipun angka tersebut turun dari usulan anggaran sebelumnya sebesar Rp 38 miliar.
“Rapat terakhir Komisi B merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh ya, tapi alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapatkan anggaran Rp 7,5 miliar,” katanya kepada wartawan, Kamis, 17 November 2022.
Politikus PKS itu menjelaskan rincian anggaran Rp 7,5 miliar itu nantinya akan diperuntukkan untuk tiga kegiatan. Adapun rinciannya yakni Rp 2 miliar untuk mengevaluasi lajur sepeda yang sudah ada, untuk sosialiasi hasil evaluasi sebesar Rp 500 juta, yang dibagi untuk masing-masing kota madya Rp 100 juta.
“Sedangkan Rp 5 miliar lagi untuk optimalisasi, tindak lanjut dari hasil evaluasi ke seluruh Jakarta. Jadi lajur-lajur yang berbahaya dipindahkan rutenya atau diberi pengaman yang sesuai,” ujarnya.
Lebih lanjut, MTZ menegaskan anggaran Rp 7,5 miliar itu hanya diperuntukan untuk ketiga kegiatan saja. Sedangkan anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda tahun 2023 tidak masuk dalam anggaran.
