Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang DKI Jakarta Setelah Tak Jadi Ibu Kota
- VIVA.co.id/ Zendy Pradana
VIVA Metro – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan telah membentuk tim kecil untuk membahas tata ruang di DKI Jakarta. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut usai pertemuan dengan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, kemarin. “Udah, udah. Hari ini,” kata Heru Budi kepada wartawan, Jumat, 25 November 2022.
Heru kemudian menjelaskan unsur apa saja yang tergabung dalam tim kecil tersebut. Mantan wali kota Jakarta Utara itu menyebutkan, tim tersebut mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. “Yang terkait misalnya unsur Bappeda, unsur Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup,” ujarnya.
Lebih lanjut, Heru Budi mengungkapkan, nantinya tim kecil itu akan mendukung program-program pemerintah pusat. “Di Bappenas juga gitu, matching. Sehingga, rencana tata ruang wilayah mendukung ke depan mendukung program-program Pempus (pemerintah pusat). Nanti mereka yang mendiskusikan, mereka ahli-ahli,” ujarnya.
Menteri PPN Suharso bertemu dengan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
- Riyan Rizky/VIVA.
Seperti diwartakan sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 24 November 2022.
Heru mengungkapkan pertemuannya dengan Menteri Bappenas guna membahas kelanjutan Jakarta setelah nantinya Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim).
“Ada pembahasan dengan Bappenas RI terkait dengan Jakarta ke depan, serta membahas rencana tata ruang wilayah, dan tentu harus bersinergi dengan Bappenas. Ini adalah berbagai masukan yang bagus, antara lain agar DKI Jakarta tata kotanya tetap berjalan dengan baik,” kata Heru kepada wartawan, Kamis, 24 Novembe 2022.
Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono
- VIVA/Riyan Rizki
Heru juga menyebutkan bahwa dia mendapatkan masukan dari Suharso Monoarfa agar bisa mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan.
“Di samping itu, Pak Menteri memberikan arahan untuk mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan. Dan yang terakhir kami diminta untuk membuat tim-tim kecil untuk bisa membahas detail tata ruang selanjutnya,” katanya.
PSI Tolak Wacana Cetak Ulang e-KTP: Buang Anggaran, Bikin Repot Warga
Wacana cetak ulang e-KTP itu karena status Jakarta dari DKI akan menjadi DKJ. Pemprov DKI mewacanakan cetak ulang itu pada 2024
