Usai Acara Nusantara Bersatu, Pemprov DKI Angkut 31 Ton Sampah dari GBK
- Instagram @jktinfo
VIVA Metro – Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta berhasil mengumpulkan total 31 ton sampah selama berlangsungnya kegiatan pertemuan Nusantara Bersatu di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan pada Sabtu, 26 November 2022.
Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan kegiatan bersih Gelora Bung Karno (GBK) melibatkan hingga 500 orang personel pasukan oranye. Menurut dia, petugas langsung bergerak setelah kegiatan Nusantara Bersatu selesai.
"Semua terlibat dalam membereskan sampah ini, baik dari Kasudin, Kasatpel, hingga PJLP semua terlibat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras, kerja sama dan kekompakannya dalam menuntaskan penanganan sampah ini," kata Asep melalui keterangannya.
Baca juga: Keanehan Satu Keluarga Tewas di Kalideres, Polisi: Sudah jadi Mumi tapi Terawat
Selain itu, kata Asep, pihaknya mengerahkan puluhan kendaraan untuk menunjang giat bersih GBK seperti mobil lintas (pick up), street sweeper, serta truk sampah anorganik.
"Kita mengerahkan 28 unit mobil pick up, 14 unit street sweeper, serta 10 unit truk. Untuk menunjang kegiatan Nusantara Bersatu ini kami juga menyediakan 38 unit toilet portable, 2 unit bis toilet VIP, truk tangki air bersih 2 unit, dan truk tangki air kotor 3 unit," ujarnya.
Sampah di jalan Sudirman
- Instagram @jktinfo
Di samping itu, Asep mengaku terus memantau setiap kegiatan yang bersifat massal di Jakarta. Tentu, pasukan oranye dari Dinas LH telah bersiaga di berbagai titik untuk bergerak cepat saat kegiatan usai.
"Pasukan kita selalu standby, setiap titik ada yang berjaga, dan akan siap bergerak begitu event apapun selesai berkegiatan. Kita selalu bereskan hingga kondisi kembali bersih. Ini kita lakukan untuk memastikan lingkungan Jakarta agar selalu bersih, sehingga masyarakat lebih nyaman dalam berkegiatan. Sukses Jakarta untuk Indonesia," ujarnya.
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
