KPK Soroti Pejabat Pemprov DKI Punya Banyak Tanah, Begini Respons Heru Budi
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
VIVA Metro – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti adanya pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memiliki 20-25 bidang tanah dengan nilai fantastis yaitu sebesar Rp23,8 miliar.
Saat dimintai tanggapan akan hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui terkait aset yang dimiliki oleh para pejabat di lingkungan Pemprov DKI.
“Ya saya ngga tahu,” kata Heru Budi kepada wartawan usai mengunjungi fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
Kemudian, Kepala Sekretariat Presiden itu menyarankan agar informasi terkait aset yang dimiliki oleh pejabat di lingkungan Pemprov bisa ditanyakan ke pihak Inspektorat DKI Jakarta.
“Tanya Inspektorat saja ya," ujarnya sembari meninggalkan gedung DPRD DKI Jakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti harta kekayaan yang dimiliki sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu berdasarkan data dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Alex mengatakan ada pejabat Pemprov DKI yang memiliki 20-25 bidang tanah dengan nilai fantastis yaitu sebesar Rp 23,8 miliar.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
“Saya punya akses pak untuk membuka LHKPN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat di Pemprov DKI saya cek itu, wah bidang tanahnya 20, 25. Waras enggak sih kita ini?" ujar Alex dalam keterangannya dikutip Minggu, 18 Desember 2022.
Alex berharap banyaknya harta yang dimiliki para pejabat di Pemprov DKI Jakarta itu didapatkan dari usaha yang halal.
“Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI itu yang punya tanah berpuluh bidang, itu saya enggak tahu (dari mana). Mudah-mudahan itu juga dari hasil yang halal, kan begitu. Dia punya usaha apa pun saya enggak tahu, itu kan harapannya seperti itu," katanya.
Lanjut Alex, dalam rangka mengatasi pejabat menumpuk hartanya dan memonopoli kepemilikan tanah, Alex mengajak para pejabat untuk mengubah pola pikirnya.
“Buat apa punya rumah sampai puluhan bidang, tanah puluhan bidang, buat apa? Ini yang menyebabkan apa akhirnya harga tanah mahal sekali. Karena dikuasai kelompok-kelompok tertentu pak, individu-individu tertentu, kan seperti itu," kata Alex.
“Ini sepertinya kita juga harus men-set cara berpikir kita gitu loh. Jangan menumpuk harta seolah-olah enggak akan habis gitu," ujarnya menambahkan.
