Dana Bansos DKI Disorot KPK, Heru Budi: Ada Tim Inspektorat Awasi Penyaluran Bansos
- VIVA/Riyan Rizky
VIVA Metro – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan pihaknya akan memberikan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) agar bisa tepat sasaran. Data kependudukan penerima bansos pun akan lebih dipertajam.
Hal itu dikemukakan Heru Budi menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bansos bagi masyarakat.
“Ya itu pengawasan untuk DKI keseluruhan, saya ngga tahu saya nanya lagi. Tentunya kan data kependudukan ya harus tajam dan harus akurat,” kata Heru kepada wartawan dikutip Rabu, 28 Desember 2022.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
- VIVA.co.id/ Zendy Pradana
Heru yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden itu menegaskan, Pemprov DKI sudah memiliki tim inspektorat untuk mengawasi penyaluran dana bansos. “Kan sudah ada tim inspektorat, sudah ada Dinas Sosial juga,” ujarnya.
Sebagai informasi, untuk tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk dana bansos sebagai bentuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebutkan aspek-aspek yang rawan terjadinya praktik-praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Marwata menyebutkan aspek tersebut terdapat pada pengalokasian anggaran untuk bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Marwata pun meminta agar jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk mengawasi dengan ketat dan harus mempertanggungjawabkan, terkait anggaran bansos yang diberikan kepada masyarakat.
“Jangan sampai Pemprov DKI ngasih bansos kemudian pengawasannya kurang. Seolah-olah kita membiarkan para penerima bansos itu menggunakan uang semau-maunya, harusnya tetap ada pertanggungjawaban bagaimanapun itu kan uang rakyat,” kata Alexander Marwata kepada wartawan di Balai Kota, Kamis, 15 Desember 2022.
Marwata menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta harus konsen terhadap bansos yang diberikan kepada masyarakat. Sebab, kata dia, anggaran bansos tersebut memiliki angka yang besar.
