19 Anak di DKI Menderita Gizi Buruk, Heru Budi Panggil Seluruh Pejabat Eselon 2
- VIVA/Riyan Rizki Roshali.
VIVA Metro – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan memanggil seluruh pejabat eselon II Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membahas kasus stunting dan permasalahan gizi buruk. Hal itu dilakukan setelah adanya temuan 19 anak yang mengalami gizi buruk di Jakarta Selatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan melakukan langkah penanganan kasus stunting di DKI Jakarta.
"Besok saya undang rapat seluruh pejabat eselon 2 terkait bahasan (gizi buruk) itu," ujar Heru kepada wartawan, Rabu, 25 Januari 2023.
Ilustrasi Gizi Buruk
- ANTARA/Eric Ireng
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menyebut akan menelusuri penyebab anak-anak tersebut mengalami stunting kepada dinas terkait.
"Saya akan teliti kenapa dia bisa stunting. Saya akan cek ke Dinsos dan lainnya penyebabnya apa," kata dia.
Pasalnya, menurut Heru, Pemprov DKI selama ini sudah menjalankan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, antisipasi dan penanganan yang dilakukan pemerintah sejauh juga sudah terlaksana. Di antaranya Kartu Jakarta Sehat (KJS), subsidi pangan hingga Kartu Jakarta Anak (KJA).
"Kurang lebih ada 14 jaring pengaman sosial, termasuk transportasi dan lainnya," tutur Heru.
Informasi gizi buruk dan stunting di Jakarta disampaikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo.
Menurutnya, ada 19 anak di DKI Jakarta yang menderita gizi buruk, diantaranya yakni diwilayah Pejaten Barat dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Hal tersebut sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong segenap pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2022, menurut Presiden, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.
Presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.
"Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," jelasnya.
Bahaya gizi buruk.
- U-Report
Menurut Presiden, angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021 dan diperkirakan pada angka 21 persen pada tahun 2022. Meskipun telah turun drastis, namun Presiden terus mendorong agar target di bawah 14 persen pada 2024 bisa tercapai.
"Target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14 persen. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada," ucapnya.
