- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA Metro – Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana menggelar rapat untuk membahas kembali soal jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Namun, rapat pembahasan itu ditunda lantaran Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati tak hadir.
"Ya, diskors rapatnya. (Karena) Bu Asisten tidak hadir," ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak kepada wartawan, Rabu, 25 Januari 2023.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan penundaan pembahasan ERP dalam rapat tersebut telah disetujui oleh anggota dewan dan akan dijadwalkan di kemudian hari. "Maka rapat pembahasan ERP akan saya skorsing untuk waktu yang akan ditetapkan kemudian," kata Ismail.
Menurut Ismail, rapat pembahasan terkait ERP itu ditunda untuk kedua kalinya. Dia berharap agar saat menggelar rapat berikutnya, para anggota yang absen pada rapat sebelumnya dapat hadir untuk membahas ERP lebih lanjut.
Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
"Dan terkait dengan apa yang tadi disampaikan, oleh bapak ibu semua pertama karena kita sudah dua kali melakukan skorsing pembahasan ini," ujarnya.
Dia menambahkan, "Mohon untuk yang kesempatan ketiga nanti, atensi penuh dari pihak eksekutif. Kenapa, karena bagaimana pun ini adalah inisiatif dari eksekutif. Nah ketika untuk pembahasan saja tidak ada atensi penuh dari pihak eksekutif kita sangat menyayangkan."
Ismail juga berharap pembahasan ERP dalam rapat berikutnya agar terlaksana dengan baik. Tak hanya itu, Ismail mengatakan telah menyiapkan berbagai bahan dan materi serta paparan lengkap terkait ERP.
"Oleh karena itu saya berharap untuk ke depannya, bisa menjadi atensi bersama sehingga dari bahan-bahan yang sudah kita miliki ya, di sini sudah cukup lengkap, ada naskah akademik dan raperdanya. Plus paparan tentang ERP ini dan juga aspirasi masyarakat," ujar Ismail.
Gedung DPRD DKI.
- VIVA.co.id/ Ade Alfath
Sementara itu, bertepatan dengan pembahasan ERP itu, ojek online (ojol) yang tergabung dalam beberapa forum menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak kebijakan ERP itu. Para ojol itu mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta.
"Rakyat jelata hanya akan menjadi penonton di pinggir jalan, menonton lalu lalang mobil - mobil mewah beserta moge sambil mengibarkan bendera kertas. Oleh karena itu, kami Aliansi Taktis Predator menolak tegas pemberlakuan ERP di Jakarta," kata orator di atas mobil komando.
Ismail mengatakan, pihaknya telah memberi kesempatan bagi perwakilan forum tersebut untuk mengikuti rapat pembahasan ERP di Kantor Komisi B DPRD DKI Jakarta.
"Namun setelah tadi melakukan pembicaraan ternyata mereka memang tidak bersedia untuk menyampaikan secara langsung di dalam forum rapat yang terhormat ini," kata Ismail.
