- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA Metro – Penjabat sementara (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi adanya aksi unjuk rasa oleh driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam beberapa forum ke Gedung DPRD DKI Jakarta, untuk menolak kebijakan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Menurut Heru, penerapan ERP masih dalam pembahasan dan dia memastikan penerapan ERP di Jakarta tak dilakukan dalam waktu dekat ini
“Ya itu kan prosesnya masih lama, masih jauh,” kata Heru di Jakarta pada Jumat, 27 Januari 2023.
Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Saat ini, kata Heru, kebijakan jalan berbayar masih dalam tahap diskusi dengan berbagai pakar di bidangnya. “Masih ada tahapan-tahapan, tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi B DPRD DKI Jakarta mulanya akan menggelar rapat untuk membahas kembali soal jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Namun, rapat pembahasan itu ditunda lantaran Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati tak hadir.
"Ya, di skors rapatnya. (Karena) Bu Asisten tidak hadir," ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak pada Rabu, 25 Januari 2023.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan penundaan pembahasan ERP dalam rapat tersebut telah disetujui oleh anggota dewan dan akan dijadwalkan dikemudian hari. "Maka rapat pembahasan ERP akan saya skorsing untuk waktu yang akan ditetapkan kemudian," kata Ismail.
Bertepatan dengan pembahasan ERP itu, Ojek Online (ojol) yang tergabung dalam beberapa forum menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak kebijakan ERP itu. Para ojol itu menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta.
"Rakyat jelata hanya akan menjadi penonton di pinggir jalan, menonton lalu lalang mobil - mobil mewah beserta moge sambil mengibarkan bendera kertas. Oleh karena itu, kami Aliansi Taktis Predator menolak tegas pemberlakuan ERP di Jakarta," kata orator di atas mobil komando.
Ismail mengaku telah memberi kesempatan bagi perwakilan forum tersebut untuk mengikuti rapat pembahasan ERP di Kantor Komisi B DPRD DKI Jakarta.
"Namun setelah tadi melakukan pembicaraan ternyata mereka memang tidak bersedia untuk menyampaikan secara langsung di dalam forum rapat yang terhormat ini," kata Ismail.
"Meskipun tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk apresiasi kami di Komisi B bahwa mereka kita hadirkan di rapat ERP ini dengan tujuan agar bisa didengar secara langsung bukan saja oleh wakil Rakyat tapi juga pihak eksekutif yang juga kebetulan hadir," sambungnya.
Menurut Ismail, rapat pembahasan terkait ERP itu ditunda untuk kedua kalinya. Dia berharap agar saat menggelar rapat berikutnya, para anggota yang absen pada rapat sebelumnya dapat hadir untuk membahas ERP lebih lanjut.
"Dan terkait dengan apa yang tadi disampaikan, oleh bapak ibu semua pertama karena kita sudah dua kali melakukan skorsing pembahasan ini. Mohon untuk yang kesempatan ketiga nanti, atensi penuh dari pihak eksekutif. Kenapa, karena bagaimanapun ini adalah inisiatif dari eksekutif. Nah ketika untuk pembahasan saja tidak ada atensi penuh dari pihak eksekutif kita sangat menyayangkan," ucap Ismail.
Electronic Road Pricing (ERP).
- http://edorusyanto.wordpress.com
Ismail juga berharap pembahasan ERP dalam rapat berikutnya agar terlaksana dengan baik. Tak hanya itu, pihak Ismail juga mengaku telah menyiapkan berbagai bahan dan materi serta paparan lengkap terkait ERP.
"Oleh karena itu saya berharap untuk ke depannya, bisa menjadi atensi bersama sehingga dari bahan-bahan yang sudah kita miliki ya, di sini sudah cukup lengkap, ada naskah akademik dan raperdanya. Plus paparan tentang ERP ini dan juga aspirasi masyarakat," tutur Ismail.
