Ditanya Kelanjutan Program Rumah DP 0 Rupiah, Begini Jawaban Heru Budi
- ANTARA/Syaiful Hakim
VIVA Metro – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta kepada awak media untuk mengonfirmasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, terkait kelanjutan program rumah DP 0 rupiah.
"Tentang itu (program DP 0 rupiah) silakan tanya ke DPRKP ya," ujar Heru kepada wartawan, Jumat 3 Februari 2023.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali soal program rumah DP 0 rupiah. Oleh sebab itu, dia mempersilakan rekan jurnalis untuk menanyakan lebih lanjut ke DPRKP DKI Jakarta.
"Saya kan enggak tahu semuanya, jadi tanya Dinas Perumahan saja," kata Heru.
Rumah DP 0 Rupiah di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur
- FB Anies Baswedan
Sebagai informasi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, kembali menegaskan bahwa selama menjalankan program hunian DP 0 Rupiah, biaya pembangunannya tidak berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sarjoko dengan gamblang menyebutkan, bahwa pendanaan untuk program hunian DP 0 Rupiah itu berasal dari pihak eksternal.
“Secara prinsip pembangunan unit hunian DP 0 Rupiah tidak menggunakan dana APBD, tetapi dibiayai oleh pengembang seperti BUMN, BUMD atau pihak swasta,” kata Sarjoko, Kamis 3 November 2022.
Kemudian kata dia, dari pihak pemerintah provinsi (pemprov) DKI menyediakan dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).
“Yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui APBD adalah dana FPPR yang merupakan investasi non permanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan,” jelas dia.
Dia menjelaskan, bahwa dana FPPR yang sudah dikelola oleh badan layanan umum Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp 550 miliar. Kemudian sudah tersalurkan sebanyak Rp 254,8 miliar untuk 948 penerima manfaat program DP 0 Rupiah.
“Dana tersisa di kas UPDP saat ini Rp 295,2 miliar yang akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa 480 unit dan Tower Kenaya Pondok Kelapa 868 unit. Sedangkan usulan dan FPPR untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 176 miliar,” terangnya.
Lebih lanjut, Sarjoko menjelaskan adapun penempatan anggaran untuk FPPR DP 0 Rupiah tersebut berada di Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) DKI Jakarta bagian pos pembiayaan pengeluaran.
“Pencairan anggaran tersebut berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh BLUD Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) untuk memberikan bantuan kemudahan bagi warga DKI yang memenuhi ketentuan sebagai penerima manfaat,” katanya.
40 Ribu NIK KTP Warga Jakarta yang Sudah Meninggal Dinonaktifkan
Disdukcapil DKI Jakarta telah mengajukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP sebanyak 40 ribu warga Jakarta yang telah meninggal dunia.
