- Pemprov DKI
VIVA Metro – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga penduduk yang datang ke Jakarta. Menurut dia, pengurusan pindah domisili secara aturan tidak lagi memerlukan surat keterangan dari RT/RW hingga desa/kelurahan.
“Hari ini saya minta Pak Walkot pak RW tetap memperhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain,” kata Heru saat hadiri acara Guyub Ketua Rukun Warga di Jakarta Selatan pada Minggu, 5 Februari 2023.
Warga berolahraga pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan Inspeksi BKT, Jakarta, Minggu (12/7/2020). (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ia menyebut data per Februari 2023, bahwa perpindahan penduduk didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, ia tidak bisa menyampaikan data itu secara gamblang. Hanya saja, kata dia, data akan dipaparkan saat rapat pimpinan dengan TNI dan Polri.
“Sedikit saya sampaikan kalau data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduknya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat. Nanti saya sampaikan masalah ini secara detail saat rapat pimpinan dengan jajaran TNI dan Polri,” ujarnya.
Sebagai contoh, kata Heru, saat berkunjung ke Rumah Sakit Pasar Minggu, Jakarta Selatan itu setidaknya 14 pasien sedang ditangani dalam satu kamar. Sedangkan, 9 orang pasien diantaranya berasal dari luar Jakarta. “Saya tidak sebutkan kotanya. Sisanya adalah warga DKI. Artinya apa? Pemda DKI akan menjadi beban,” ucap Heru.
Ternyata, Heru menbatakan masih banyak warga DKI yang butuh perawatan di rumah sakit tersebut. “Karena mereka dari berbagai penjuru, dan wajar secara aturan boleh dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, rumah sakitnya bagus, AC, di tempat lain dia tidak temukan itu,” ungkapnya.
Tentu, Heru mengatakan Pemerintah Provinsi Jakarta tidak bisa melarang masyarakat yang berobat ke Rumah Sakit Pasar Minggu. Akan tetapi, ia khawatir kedepan akan menjadi beban APBD Pemerintah Provinsi Jakarta.
“Contoh, Rumah Sakit Pasar Minggu harus dibesarkan, Pemda DKI berkewajiban menambah tempat tidur. Begitu juga saya melihat di RS Budi Asih. Hampir sama data-datanya kami cukup ada. Nanti kami sampaikan pada saat tertentu, ini hanya umum saja,” jelas dia.
Ilustrasi Kemiskinan (Facebook/Celoteh Rakyat Miskin)
- U-Report
Jadi, Heru menegaskan bahwa pendatang masyarakat berpenghasilan rendah menjadi beban. Sebab, lanjut dia, ada 17 program jaring pengaman sosial yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jakarta seperti KJP, KJS, bantuan lansia, bantuan mahasiswa, bantuan Transjakarta, bantun sembako, ayam, daging dan seterusnya.
“Sekali lagi titip Pak RW, ke depan perpindahan penduduk itu sangat mudah. Tapi yang saya sampaikan kalau masyarakat MBR terus berada di Jakarta terbebani oleh Pemda DKI, dan itu suatu kewajiban. Nanti merembetnya adalah ke jajaran TNI dan Polda,” pungkasnya.
