Respons Heru Budi Soal Demo Ojol Tolak ERP: Semua Aspirasi Kita Perhatikan
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA Metro – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merespons demo pengemudi ojek online (ojol) yang menolak kebijakan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Diketahui, para pengemudi ojol telah dua kali menggelar demo. Pertama, mereka melakukan aksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023. Kedua, mereka melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.
Heru mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait ERP itu masih dalam proses pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
- VIVA/Riyan Rizki Roshali.
Menurut Heru, semua aspirasi dari masyarakat akan diperhatikan. "Ya kan sedang proses di DPRD, itu tergantung arahan dari teman-teman DPRD apa ya kita ikut. Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 9 Februari 2023
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menambahkan, terkait pencabutan Raperda ERP itu dia menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD DKI Jakarta. "Ya terserah, kalau DPRD mau mengembalikan (Raperda ERP) ya silakan," kata Heru.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menarik rancangan peraturan daerah (raperda) soal penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dari DPRD DKI Jakarta.
Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Penegasan itu Syafrin sampaikan saat menemui massa aksi gabungan dari pengemudi ojek online (ojol) se-Jabodetabek di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023. Para pengemudi ojol menolak penerapan jalan berbayar di Jakarta.
"Saya tegaskan ya saat ini rancangan perda sudah berada di DPRD DKI, kami akan koordinasikan dengan DPRD untuk perdanya dikembalikan ke Pemprov DKI, hak legislasinya ada di sana," kata Syafrin.
