PSI Dukung Mobil Listrik Pejabat Pemprov DKI, yang Lama Harus Dilelang
- VIVAnews/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA Metro – Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, setuju dengan penggantian mobil dinas pejabat Pemprov DKI Jakarta, menjadi mobil listrik.
Sekretaris Fraksi PSI, DPRD DKI Jakarta, William Aditya mengaku mendukung penuh rencana Pemprov DKI yang bakal melakukan pengadaan 21 mobil listrik pada tahun 2023.
Namun, Wiliam meminta untuk kendaraan lama yang sebelumnya digunakan agar dijual atau dilelang, untuk menghemat anggaran.
"Harus dipastikan mobil-mobil berbahan bakar fosil dijual atau dilelang agar menghemat anggaran," kata William dalam keterangannya, Rabu 22 Februari 2023.
William mengatakan, perawatan kendaraan dinas selama ini seringkali memakan anggaran yang besar. Maka jika mobil listrik jadi digunakan sebagai mobil dinas, maka anggaran perawatan bisa digunakan untuk program lainnya yang lebih bermanfaat bagi warga Jakarta.
Selain itu, kebijakan Pemprov DKI diharapkan mempercepat proses peralihan kendaraan berbahan bakar menuju kendaraan listrik, yang dinilai ramah lingkungan.
"Bukan hanya itu, kendaraan listrik juga lebih ramah lingkungan karena tidak mencemari udara. Ini juga bisa mengurangi polusi di Jakarta,“ tutur William.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membeli 21 unit mobil listrik baru untuk dijadikan mobil kendaraan dinas jajaran gubernur hingga sekretaris daerah (sekda). Pembelian mobil listrik baru ini, dikarenakan mobil terdahulu sudah habis masa umurnya.
"Mobil yang dipakai SKPD hari ini itu eks dewan, sudah habis masa umurnya. Kurang lebih perencanaan (mobil listrik) kita 21 dulu,"ujar Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Reza Pahlevi saat dihubungi, Selasa 21 Februari 2023.
Reza mengatakan, 21 unit mobil listrik baru itu bakal diprioritaskan untuk jajaran Gubernur, Sekda, Asisten Sekda, Inspektorat, Bappeda, dan beberapa jajaran kepala dinas.
"Karena anggarannya gede sekali. Hampir 800 juta (per unit). (Anggaran) Ini kan dibatasi dengan perkada, itu kan anggaran terbatas, tahun depan kita stop dulu pengadaan," kata Reza.
PSI Ajukan 10 Gugatan Hasil Pileg, MK Pastikan Anwar Usman Tak Ikut Tangani
Mahkamah Konstitusi menegaskan hakim konstitusi, Anwar Usman tak dapat menangani perkara yang diajukan PSI di sidang sengketa Pileg.
