Pemprov DKI Anggarkan Rp 4,7 Miliar Beli Mobil Jeep Buat Pj Gubernur dan Ketua DPRD DKI
- VIVA/Syaefullah
VIVA Metro – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 5 miliar dari APBD DKI Jakarta untuk membeli kendaraan dinas operasional (KDO) untuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Berdasarkan situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP yang diakses Maret 2023, DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,3 miliar untuk membeli kendaraan dinas perorangan gubernur jenis Jeep dengan kapasitas maksimal 4.200 cc. Pengadaan ini menggunakan sistem tender.
Pada hari yang sama, Pemprov DKI juga menganggarkan pembelian kendaraan dengan harga dan spesifikasi serupa untuk pengadaan belanja modal kendaraan dinas untuk ketua Dewan.
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta
- VIVA/ Riyan Rizki Roshali
Namun, terdapat perbedaan dalam pembelian ini, pengadaan untuk ketua Dewan menggunakan skema e-purchasing, bukan tender seperti pengadaan untuk mobil Jeep Heru Budi. Jika ditotal, pengadaan mobil keduanya memakan anggaran sekitar Rp 4,7 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Reza Pahlevi membantah pengadaan mobil Jeep untuk mobil dinas Heru Budi. Pemprov DKI menyebut mantan Wali Kota Jakarta Utara itu akan menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas, ujarnya, Kamis, 2 Februari 2023.
Pemprov DKI Jakarta akan membeli 21 unit mobil listrik baru untuk dijadikan mobil kendaraan dinas jajaran gubernur hingga sekretaris daerah (sekda). Pembelian mobil listrik baru ini dikarenakan mobil terdahulu sudah habis masa umurnya.
"Mobil yang dipakai SKPD hari ini itu eks Dewan, sudah habis masa umurnya. Kurang lebih perencanaan (mobil listrik) kita 21 dulu," ujar Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Reza Pahlevi saat dihubungi, Selasa, 21 Februari 2023.
Ilustrasi pengecasan mobil listrik Hyundai Ioniq
- Viva.co.id/ Pius Mali
Reza mengatakan, 21 unit mobil listrik baru itu bakal diprioritaskan untuk jajaran Gubernur, Sekda, Asisten Sekda, Inspektorat, Bappeda, dan beberapa jajaran kepala dinas.
"Karena anggarannya gede sekali. Hampir 800 juta (per unit). (Anggaran) Ini kan dibatasi dengan perkada, itu kan anggaran terbatas, tahun depan kita stop dulu pengadaan," kata Reza.
