- M Yudha P / VIVA.co.id
VIVA Metro – Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan disebut akan hadir pada persidangan aktivis HAM yang juga Direktur Lokataru, Haris Azhar, serta Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanty terkait perkara pencemaran nama baik terhadap Luhut.
"Iya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Luhut, dia akan patuh kepada proses hukum, oleh karenanya kalau dia dipanggil sebagai saksi, dia akan menghormati dan menghadiri sidang itu," ucap kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang kepada wartawan, Jumat 31 Maret 2023.
Dia menjelaskan, kliennya bakal hadir pada agenda pemeriksaan saksi apabila sedang tak ada tugas negara. Kata Juniver, Luhut berkomitmen menghadiri sidang. Luhut disebut bakal menyampaikan fakta yang sebenarnya dan tak sesuai dengan tuduhan dua aktivis itu.
"Tentu (hadir), sepanjang tidak ada tugas khusus dari negara, dia akan hadir, dia akan menghormati persidangan. Itu tergantung prosesnya ya, tentu akan disampaikan fakta yang sebenarnya nanti, enggak boleh ngarang-ngarang, karena itu sidang yang terbuka kan ya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, aktivis HAM yang juga Direktur Lokataru, Haris Azhar, serta Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanty, bakal menjalani persidangan yang akan digelar pada Senin, 3 April 2023.
Sidang tersebut terkait perkara pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang bakal menggelarnya.
"Sidang pertama Senin, 3 April 2023," demikian seperti dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Timur, Rabu 29 Maret 2023.
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Polda Metro Jaya
- VIVA/ Yeni Lestari
Untuk diketahui, 2 tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah serta penyebaran berita bohong terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, menjalani pemeriksaan kesehatan di Polda Metro Jaya pada Senin, 6 Maret 2023. Pemeriksaan itu dilakukan oleh kepolisian, jelang dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
Setelah pemeriksaan kesehatan, Haris Azhar angkat bicara mengenai kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya. Ia mengaku kecewa, dan menilai sedianya negara tidak boleh anti-kritik dengan masyarakat.
"Negara tidak boleh dan tidak bisa menggunakan kekuasaannya ketika dikritik publik, dikritik masyarakat, kelompok advokasi," kata Haris kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin, 6 Maret 2023.
Untuk diketahui, berkas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan, dinyatakan rampung alias P21.
Hal tersebut diungkap Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Kejati DKI Jakarta berkoordinasi soal pelimpahan tersangka dan barang bukti, setelah berkasnya dinyatakan lengkap.
Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
"Benar sudah P21 tertanggal 3 Februari 2023. Untuk waktu masih dikoordinasikan, prinsipnya Kejati DKI siap untuk tahap 2," ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyansah kepada wartawan, Senin, 20 Februari 2023.
Dalam kasus ini, Haris Azhar dan Fatia disangkakan melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik
Diketahui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulida ke kepolisian karena merasa nama baiknya telah dicemarkan dan difitnah.
Luhut melaporkan keduanya lantaran unggahan video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" yang diunggah di akun YouTube Haris Azhar.
Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi, termasuk Kontras tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI, di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.
Upaya mediasi kedua belah pihak dilakukan pihak kepolisian namun Haris Azhar dan Fatia tidak hadir dalam proses mediasi dengan Luhut.
