Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Heru Budi Ingin DKI Jakarta Jadi Kota Global
- VIVA/Riyan Rizki Roshali.
VIVA Metro – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta pemerintah pusat membantu keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jika tidak jadi Ibu Kota Negara (IKN) lagi.
Hal tersebut disampaikan Heru Busi saat membuka acara Sidang Pleno Musrenbang RKPD 2024 yang dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa hingga Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman.
"Jadi Pak Luky mohon bantuan keuangan dari Pempus bagi Pemprov DKI Jakarta. Intinya itu yang ingin saya sampaikan," ujar Heru Budi di Balaikota DKI Jakarta, dikutip Selasa 11 April 2023.
Pembangunan jalan lingkar sepaku yang menjadi konektivitas menuju IKN.
- Dok. PUPR
Eks Walikota Jakarta Utara itu menyadari beberapa kendala yang akan dihadapi Pemprov DKI untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global pasca-ibu kota pindah ke Kalimantan. Terutama, kata dia, terkait keterbatasan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tak hanya itu, Heru Budi juga memohon dukungan perihal kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan di DKI kepada pemerintah pusat. Heru menilai, perpindahan penduduk ke Jakarta yang begitu mudah menjadi beban tersendiri bagi Pemprov DKI.
"Jika penduduk itu berpindah dari satu kota ke kota yang lain khususnya ke Kota Jakarta dengan mudah, ini menjadi perhatian dan beban di kemudian hari untuk Pemerintah DKI," katanya.
Dia mengatakan Pemprov DKI mempunyai 17 item bantuan yang diberikan kepada warga yang ber-KTP Jakarta sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.
Selain itu juga, Heru memprioritaskan rencana pembangunan Jakarta pada 2024 sejalan dengan beberapa penyelesaian prioritas nasional antara lain penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, pemulihan dari perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, dan penguatan nilai demokrasi.
"Sehingga Pak, ketika kami tidak dipagari oleh aturan-aturan yang diback-up dengan pemerintah pusat, poin penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting menjadi terkendala," tuturnya.
