Heru Budi Ingin Jakarta Tetap Jadi Kota Global Meski Tak Lagi Jadi IKN
- ANTARA/Luthfia Miranda Putri
VIVA Metro – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan soal Undang-undang kekhususan Jakarta, jika tak lagi menyandang sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Undang-undang tersebut sedang digodok.
Adapun pihak yang berwenang untuk membuat aturan tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
"Sedang digodok Undang-undangnya dan itu kewenangan Kemendagri, kewenangan DPR," ujar Heru Budi dalam sambutan dalam acara talkshow, di Jakarta International Equestrian Park (JIEP), Jakarta Timur, pada Rabu, 17 Mei 2023.
Mantan Wali kota Jakarta Utara itu mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga harus bersiap menghadapi masa transisi kota Jakarta. Tak hanya itu, situasi Pemilu dan Pilkada juga harus dijaga dengan tentram.
"Tentunya kita ketahui menghadapi Pilpres, Pilkada dan seterusnya, kita enggak tahu nanti Pilkada Undang Undang yang dibuat seperti apa. Tapi kita harus mempersiapkan semua ini," ucap Heru.
Heru juga menginginkan agar DKI Jakarta dapat menjadi kota global sehingga bisa menjadi daya tarik investor. "Jakarta tetap maju jadi kota global dan tetap eksis menjadi investasi yang cukup baik," tuturnya.
Heru Budi juga menginginkan DKI Jakarta menjadi kota yang tetap eksis meski tak lagi menyandang sebagai Ibu Kota Negara nantinya.
Ia menggandeng Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali guna membahas perekonomian Jakarta usai tidak lagi jadi Ibu Kota Negara.
"Kita harus mempersiapkan semua ini, tatanan yang benar, pemikiran yang pas, untuk Jakarta tetap maju menjadi kota (bisnis) global dan tetap eksis, menjadi (tujuan) investasi yang cukup baik. Itu situasi dalam negeri di Jakarta," tuturnya.
