- VIVAnews/Maryadie
VIVAnews - Polda Metro Jaya membantah adanya komersialisasi pengawalan menggunakan voorijder kepada masyarakat. Bantahan ini terkait tudingan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mengungkapkan polisi membisniskan voorijder.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Boy Rafli Amar. Menurutnya bentuk pengawalan menggunakan voorijder(patroli jalan raya) merupakan pelayanan jasa kepolisian untuk mengawal pejabat atau tamu negara sekelas VVIP.
Bukan hanya itu, masyarakat biasa juga bisa meminta pengawalan menggunakan vooridjer(patroli jalan raya) asalkan untuk keperluan kegiatan yang memerlukan ketepatan waktu sampai tujuan.
"Misalnya satu RT mau pergi ke Puncak untuk mengikuti acara, tentunya bisa mengajukan pengawalan ke petugas piket Satuan Patwal Dirlantas Polda Metro Jaya dan itu tidak dikenakan biaya," ujarnya kepada wartawan, Rabu 7 Juli 2010
Namun, sambung dia, tentunya tidak serta merta setiap orang bebas untuk mendapatkan jasa pengawalan tanpa melihat urgensinya. "Jadi tidak benar kalau dikomersilkan, apalagi dipungut biaya, karena itu sebuah pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.
Terkait, banyak mobil-mobil pribadi yang menggunakan pengawalan dari vooridjer saat melintas di Puncak beberapa waktu lalu, dan tidak terhindar dari kemacetan, Boy mengatakan jika mobil-mobil itu bisa jadi merupakan pejabat yang sedang menggunakan mobil pribadi.
"Mungkin itu pejabat yang tengah bertugas untuk mencapai tujuan tepat waktu. Kalau mobil pribadi tentunya kita tidak akan memberikan pengawalan tanpa melihat urgenitasnya," ujarnya mengakhiri perbincangan.
Bawa Kabar dari Tanah Suci, Peran Media Optimalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Mulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji, tata cara, hingga kesehatan serta keselamatan selama di Tanah Suci dapat disebarkan secara luas dan cepat melalui media.
