- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Pemerintah DKI Jakarta dimintai untuk mengkaji lebih dalam untuk menerapkan sistem pembatasan kendaraan pada jalan tertentu untuk mengurangi kemacetan.
Menurut pengamat transportasi Universitas Indonesia, Tricahyono, pada manajemen transportasi memang dikenal opsi pembatasan kendaraan.
Tapi bila Pemerintah DKI asal bicara dan tidak melalui kajian yang mendalam, sistem ini malah akan menimbulkan dampak tambahan. "Bila efektif baru jalankan," katanya, Jumat, 30 Juli 2010.
Hal lain adalah jaringan pendukung untuk menerapkan kebijakan ini juga harus diperkuat, agar biaya transportasi, dan waktu tidak terbuang dengan sia-sia.
"Park and ride harus mendukung. Agar tidak biaya tambahan dan banyak waktu yang terbuang," ujarnya. Hal ini untuk menghindari pemborosan.
Lebih jauh, Tri menyampaikan bila ada pembatasan juga harus melihat kompensasinya, seperti angkutan umum yang baik.
Dalam waktu singkat, Pemerintah DKI bisa mengoptimalkan sistem jaringan lalu lintas seperti pengaturan lalu lintas satu arah dan waktu tunggu di lampu merah. (adi)
PKB dan PKS Sepakati Koalisi di Pilkada Serentak 2024, Khususnya di Jateng dan Jatim
PKS dan PKB menyepakati kerjasama politik untuk berkoalisi di Pilkada serentak 2024. PKS siap memenangkan calon di basis PKB, pun sebaliknya
