- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews – Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo, mempertegas komitmennya untuk tetap menjadikan lahan bekas Taman Ria Senayan sebagai ruang terbuka hijau (TRH). Hal ini terkait polemik rencana pembangunan pusat komersial di lahan itu oleh pihak swasta.
“Tata ruang merupakan isu pokok. Melalui tata ruang dapat dilaksanakan amanah dalam menciptakan kualitas kota yang baik. Oleh karena itu, kami terus berkomitmen memperluas RTH,” kata Fauzi Bowo yang akrab dipanggil Foke, semalam, di Jakarta.
Foke menyatakan pemerintah Jakarta bertekad untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan 20 persen ketersediaan lahan RTH dari luas wilayah ibukota.
Selain memperjuangkan agar lahan bekas Taman Ria tetap menjadi RTH, kata Foke, pemerintah Jakarta juga telah merefungsi sebanyak 27 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalur hijau menjadi RTH.
Diakui Foke, untuk menciptakan satu persen RTH di Jakarta sangat sulit dilakukan, lantaran dibutuhkan lahan hampir seluas empat kali Taman Monas atau seluas 352 hektar.
“Saat ini, RTH di Jakarta baru mencapai 3,6 persen (dari 12 persen yang ditargetkan). Kami terus mengupayakan itu mulai dari tingkat kelurahan,” kata Foke.
Upaya pemerintah Jakarta didukung Komisi II DPR. Selain menjadikan kawasan Taman Ria Senayan sebagai RTH, diharapkan kelak taman itu menyatu dengan kompleks Parlemen Senayan.
“Kami akan berjuang dan mendorong terus agar bekas lahan Taman Ria itu benar-benar dijadikan kawasan RTH,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Teguh Juwarno, pekan lalu.
Menurut Teguh, hal itu sesuai dengan apa yang diimpikan mendiang Presiden Soekarno setelah massa kemerdekaan RI.
Namun yang terpenting dari itu, kata Teguh, di sekitar Gelora Bung Karno, saat ini sudah terlalu banyak bangunan komersial. Ia mengaku tidak bisa membayangkan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas yang bakal terjadi jika lahan bekas Taman Ria Senayan itu dibangun mal lagi.
Teguh menekankan bahwa ibukota Jakarta, saat ini sangat butuh kawasan hijau ketimbang mal. Karena, penduduk Jakarta sering mengeluh kekurangan air tanah. Kurangnya kawasan hijau atau serapan air, kata dia, menjadi salah satu penyebab minimnya ketersediaan air tanah. (hs)
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
