Jakarta Berencana Hapus Pajak Progresif Kendaraan

kendaraan bermotor di Indonesia akan menghadapi perubahan signifikan mulai tanggal 5 Januari 2025, dengan dua komponen pajak baru yang akan dikenakan
Sumber :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

Jakarta, VIVA – Direktur Jenderal Keuangan Daerah Agus Fatoni mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta mempertimbangkan menghapus pajak progresif kendaraan bermotor.

img_title Layanan ETLE Satu Atap di Samsat Polda Metro Permudah Masyarakat Konfirmasi Pelanggaran hingga Buka Blokir Kendaraaan

Rencana itu usai tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan PT Jasa Raharja melakukan kegiatan audiensi bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Demikian diunggah situs resmi Korps Lalu Lintas Polri. Diklaim, langkah itu dilakukan guna menertibkan administrasi serta memastikan data kepemilikan kendaraan lebih akurat.

img_title KPK Usut Dugaan Proyek di Kabupaten Bekasi Diatur oleh Anggota Polri Yayat Sudrajat

"Pajak progresif dalam rangka ketertiban, administrasi yang baik, kemudian penegakan hukum ini dipertimbangkan untuk dihapus," kata dia, dikutip Kamis, 24 April 2025.

Lebih jauh, Agus menjelaskan, harapannya nanti pemilik kendaraan adalah benar dengan yang terdaftar. Penerapan pajak progresif kerap membuat pembeli kendaraan bermotor 'mengakali' dengan berbagai cara. Untuk menghindari kena pajak progresif, pemilik kendaraan lebih dari satu banyak yang menggunakan data bukan atas namanya. Ada yang memanfaatkan nama perusahaan, bahkan tidak segan meminjam KTP orang lain untuk menghindari pajak progresif.

Beberapa waktu lalu juga terungkap kendaraan mewah terdaftar atas nama orang yang tinggal di gang sempit di Jakarta. Ternyata, pemilik mobil mewah itu meminjam KTP orang lain.

img_title Pengamat: Polri Sebagai Gerbang Terdepan dalam Criminal Justice

"Sehingga pemilik kendaraan adalah benar-benar yang terdaftar. Jadi nama yang ada di pemilik kendaraan adalah orang yang memang memiliki kendaraan," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Untuk saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif baru untuk pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan, khususnya pajak progresif kendaraan lebih dari satu, mengalami kenaikan dari ketentuan sebelumnya.

Tarif baru pajak kendaraan di Jakarta ini berlaku Januari 2025. Hal itu berdasarkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Konferensi pers hasil pemeriksaan Kompolnas terkait kematian Winda Lorenza.

Ungkap Hasil Pemeriksaan Kematian Winda Lorenza, Kompolnas Pastikan Tak Ada Luka Akibat Kekerasan

Kompolnas mendalami kematian Winda Lorenza yang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala. Hasil pemeriksaan memastikan tak ada tanda kekerasan pada tubuh korban.

img_title
VIVA.co.id
23 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut