Jakarta Berencana Hapus Pajak Progresif Kendaraan

kendaraan bermotor di Indonesia akan menghadapi perubahan signifikan mulai tanggal 5 Januari 2025, dengan dua komponen pajak baru yang akan dikenakan
Sumber :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

Jakarta, VIVA – Direktur Jenderal Keuangan Daerah Agus Fatoni mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta mempertimbangkan menghapus pajak progresif kendaraan bermotor.

img_title Kapolri Suyudi Beri Peringatan Keras ke Brimob: Penegakan Hukum Bisa Sia-sia di Mata Masyarakat Jika Tanpa Etika

Rencana itu usai tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan PT Jasa Raharja melakukan kegiatan audiensi bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Demikian diunggah situs resmi Korps Lalu Lintas Polri. Diklaim, langkah itu dilakukan guna menertibkan administrasi serta memastikan data kepemilikan kendaraan lebih akurat.

img_title 25 Juta Kendaraan Padati Jakarta, 675 Orang Tewas Kecelakaan Sepanjang 2026

"Pajak progresif dalam rangka ketertiban, administrasi yang baik, kemudian penegakan hukum ini dipertimbangkan untuk dihapus," kata dia, dikutip Kamis, 24 April 2025.

Lebih jauh, Agus menjelaskan, harapannya nanti pemilik kendaraan adalah benar dengan yang terdaftar. Penerapan pajak progresif kerap membuat pembeli kendaraan bermotor 'mengakali' dengan berbagai cara. Untuk menghindari kena pajak progresif, pemilik kendaraan lebih dari satu banyak yang menggunakan data bukan atas namanya. Ada yang memanfaatkan nama perusahaan, bahkan tidak segan meminjam KTP orang lain untuk menghindari pajak progresif.

Beberapa waktu lalu juga terungkap kendaraan mewah terdaftar atas nama orang yang tinggal di gang sempit di Jakarta. Ternyata, pemilik mobil mewah itu meminjam KTP orang lain.

img_title Terseret Kasus Penyadapan Prabowo, Besok Nasib Irjen Eko Hadi Santoso Ditentukan

"Sehingga pemilik kendaraan adalah benar-benar yang terdaftar. Jadi nama yang ada di pemilik kendaraan adalah orang yang memang memiliki kendaraan," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Untuk saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif baru untuk pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan, khususnya pajak progresif kendaraan lebih dari satu, mengalami kenaikan dari ketentuan sebelumnya.

Tarif baru pajak kendaraan di Jakarta ini berlaku Januari 2025. Hal itu berdasarkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).

Kapolri Suyudi ke Anggota: Kita Tidak Perlu Beli Survei, Rakyat Tak Bisa Dibohongi

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meminta seluruh anggota Polri bekerja dengan hati dan mengutamakan kepentingan masyarakat saat menghadiri syukuran HUT Brimob.

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut