Pemprov DKI Siapkan Rp 5 Triliun Tiap Tahun untuk Bangun Giant Sea Wall

Jakarta, VIVA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan anggaran hingga sekitar Rp 5 triliun setiap tahunnya, guna membangun proyek Giant Sea Wall (GSW) alias tanggul laut raksasa sepanjang 19 Km.

"Jakarta di era pemerintahan sebelumnya dapat bagian (membangun GSW) 12 Km. Kemarin mendapat tambahan 7 kilometer, sehingga total adalah 19 kilometer," kata Pramono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Minggu, 15 Juni 2025.

Dia mengakui penugasan pembangunan GSW ini tidak mudah, utamanya bagi aspek kesanggupan pendanaan dari anggaran daerah. Pramono memproyeksi anggaran yang harus disiapkan mencapai sebesar Rp 5 triliun setiap tahun, untuk pembangunan GSW sepanjang 19 Km.

"Dan Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu. APBD Jakarta sekarang ini Rp 91 triliun. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa di atas Rp 100 triliun," ujarnya.

Meski mengaku bahwa penugasan dari pemerintah pusat itu cukup berat, namun Pramono memastikan hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Presiden," kata Pramono.

Menurutnya, sumber dana untuk Giant Sea Wall juga bisa berasal dari pajak. Dia memastikan pihaknya akan menyiapkan mengenai masalah pendanaan itu dengan sebaik-baiknya.

Di mana, salah satu pendapatan daerah Jakarta yang akan digunakan untuk pembangunan proyek tersebut adalah dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

"Dari mana dananya? Sebagian dari sampah, sebagian dari tentunya yang konvensional seperti dari pajak dan sebagainya. Lalu kami juga membangun 4 PLTS, di mana satu PLTS feeder per hariannya 2.500 itu kurang lebih mungkin sekitar 1.500 megawatt. Maka persoalan sampah selesai, persoalan listriknya terpenuhi, pencemarannya juga akan berkurang banyak, dan itu kemudian kan ada revenue buat Jakarta. Nah, revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun giant sea wall," pungkasnya.

Kejagung Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Pokir di NTB

Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta usut dugaan korupsi anggaran pokok pikiran (pokir) resmi di NTB

VIVA.co.id

17 Juli 2025